Green Finance Institute (GFI) mendorong penguatan skema pembiayaan inovatif guna mempercepat investasi proyek ramah lingkungan di Indonesia melalui pengembangan blended finance dan Development Trust Fund. Langkah strategis ini membidik mobilisasi dana hingga US$ 500 juta setiap tahunnya.
Managing Director GFI James Hooton menjelaskan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon menghadapi tantangan besar dalam menjembatani kebutuhan pemerintah dengan ekspektasi investor swasta, sebagaimana dilansir dari Kontan pada Kamis (14/5).
Hooton menilai kesenjangan antara kebijakan publik dan transaksi komersial menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi oleh sistem keuangan nasional saat ini.
"Pemerintah berbicara tentang transisi, sementara sektor swasta melihat transaksi dan risiko. Di situlah peran kami, menjembatani kesenjangan tersebut," ujar James Hooton, Managing Director GFI.
Keterlibatan modal swasta dinilai krusial karena anggaran publik tidak akan mampu menanggung seluruh beban pendanaan guna mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia secara mandiri.
Direktur GFI Indonesia Poppy Ismalina mengungkapkan hasil studi tahun 2023 yang menunjukkan bahwa pendanaan publik baru mampu memenuhi sekitar 20% hingga 25% dari total kebutuhan investasi iklim nasional.
"Masalah utamanya adalah proyek hijau masih dianggap berisiko tinggi, terutama karena keterbatasan pemahaman terhadap karakteristik proyek, biaya awal yang besar, serta risiko operasional," ujar Poppy Ismalina, Direktur GFI Indonesia.
Sebagai solusi atas risiko tinggi tersebut, GFI mengusulkan penggabungan dana hibah, pinjaman komersial, dan dukungan lembaga internasional dalam satu wadah pembiayaan terintegrasi.
GFI saat ini sedang merancang Development Trust Fund bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang melibatkan lembaga global seperti Asian Development Bank dan World Bank.
"Trust fund ini berpotensi menjadi game changer karena memungkinkan pooling dana yang dapat digunakan secara fleksibel untuk berbagai proyek hijau, termasuk menutup gap seperti subsidi bunga dan risiko awal investasi," kata Poppy Ismalina, Direktur GFI Indonesia.
Dalam implementasinya, skema ini dapat membantu proyek energi terbarukan masyarakat yang hanya mampu menanggung bunga 3% di saat bunga komersial perbankan menyentuh angka 5%.
GFI mencatat telah memfasilitasi struktur pembiayaan untuk proyek hidrogen senilai US$ 95 juta dan pengembangan jaringan bus listrik perkotaan yang mencapai nilai US$ 240 juta.
"Dengan koordinasi kebijakan yang lebih kuat, diharapkan kesenjangan pembiayaan dapat diperkecil dan mobilisasi investasi hijau dapat dipercepat," kata Poppy Ismalina, Direktur GFI Indonesia.
