Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan penghapusan pajak kendaraan bermotor untuk digantikan dengan sistem jalan berbayar guna meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat pada Selasa (12/5/2026). Rencana ini bertujuan untuk memastikan setiap warga hanya membayar berdasarkan intensitas penggunaan infrastruktur jalan provinsi.
Gagasan tersebut dilatarbelakangi keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan fasilitas jalan berkualitas yang ditunjang drainase, CCTV, hingga layanan darurat yang memadai. Sebagaimana dilansir dari Detik Oto, skema ini nantinya akan mengatur kontribusi pemilik kendaraan secara lebih spesifik berdasarkan aktivitas berkendara mereka.
"Selanjutnya apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Dedi menjelaskan bahwa mekanisme tersebut akan membedakan beban biaya antara pengendara yang aktif menggunakan jalan dengan mereka yang tidak. Konsep ini dinilai lebih adil karena kewajiban finansial muncul saat fasilitas publik benar-benar dimanfaatkan.
"Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan tidak usah bayar," sambung Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Menurut mantan Anggota DPR tersebut, aspek keadilan dalam wacana ini juga akan dilihat dari beban teknis yang diterima permukaan jalan. Berat kendaraan menjadi variabel penentu dalam menentukan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan.
"Keadilannya terwujud dari, satu, seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar. Yang kedua, beban kendaraan yang melewati jalan, semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya," sebut Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Selain faktor keadilan ekonomi, penerapan jalan berbayar ini diharapkan mampu mengontrol mobilitas masyarakat agar lebih efisien. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan jalan untuk kepentingan yang tidak mendesak sehingga kenyamanan lalu lintas dapat terjaga.
"Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih memproses gagasan tersebut dalam tahap penelitian mendalam sebelum masuk ke fase implementasi. Dedi menekankan bahwa kebijakan ini memerlukan telaah dari berbagai sudut pandang ahli agar dapat berjalan efektif.
"Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, and berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan," pungkas Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
