Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bakal melakukan peninjauan kembali terhadap rencana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango pada Kamis (7/5/2026). Langkah ini diambil merespons gelombang protes masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Pengkajian mendalam tersebut akan menitikberatkan pada aspek ilmiah untuk memastikan dampak dan kelayakan proyek. Dilansir dari Detik Travel, pihak pemerintah provinsi berencana menggandeng pihak universitas guna mendapatkan data yang objektif mengenai potensi gangguan lingkungan di area konservasi tersebut.
"Itu kita kaji. Saya nanti akan mencoba untuk melihat secara mendalam. Bukan sudut pandang saya, tapi harus sudut pandang akademik. Jadi nanti saya minta akademik mengkaji," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Dedi menjelaskan bahwa hasil studi akademik nantinya akan mempermudah pemerintah dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang mungkin muncul. Ia menilai kajian serupa seharusnya tidak sulit dilakukan karena skema pemanfaatan energi panas bumi sudah diterapkan di wilayah lain.
"Apa sih problem yang akan terjadi dan kemudian kan studinya gampang," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Proyek ini sebelumnya telah memicu ketegangan di lapangan, di mana penduduk setempat secara aktif berupaya menghambat aktivitas awal pembangunan. Masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Gede dilaporkan sempat melakukan pengusiran terhadap alat-alat berat yang mencoba membuka akses jalan menuju lokasi proyek.
Koordinator warga, Aryo Prima, menegaskan bahwa pihak masyarakat tidak akan membiarkan alat berat memasuki kawasan lindung tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan mereka.
"Meskipun kami geram terus-terusan diakali alat berat supaya naik, tetapi warga tidak akan sampai berbuat lebih jauh. Kami sebatas akan mengusir saja alat beratnya. Kalau datang lagi ya diusir lagi," tegas Aryo Prima, Koordinator warga.
Warga berkomitmen untuk terus mengawal pergerakan di kaki gunung dan tetap melakukan tindakan penghadangan selama proyek tersebut dipaksakan berjalan tanpa persetujuan masyarakat setempat.
