Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memutuskan untuk tidak menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp548 juta yang diperuntukkan bagi biaya kesehatan dan tata rias pribadinya. Dana yang bersumber dari APBD 2026 tersebut hingga kini dilaporkan masih utuh di kas daerah.
Kebijakan penghematan ini dilakukan sebagai bentuk prioritas kepemimpinan dalam mengalokasikan dana daerah untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Seperti dikutip dari Suara, langkah ini mendapat perhatian positif di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran pemimpin daerah.
Rincian alokasi dana tersebut mencakup Rp48 juta untuk kebutuhan tata rias dan Rp500 juta bagi keperluan medical check-up serta perawatan kesehatan pribadi. Namun, istri mendiang Benny Laos ini memilih untuk tidak menyentuh fasilitas tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, memberikan penjelasan terkait status dana tersebut. Ia menegaskan bahwa anggaran itu sebenarnya hanya bersifat cadangan atau antisipatif.
"Anggaran kesehatan dan tata rias Gubernur bersifat antisipatif dan hingga saat ini belum terpakai sepeser pun," ungkap Ahmad Purbaya saat menanggapi isu yang berkembang di publik.
Langkah efisiensi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Sherly Tjoanda sejak menjabat sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Sebelumnya, ia juga sempat memangkas usulan anggaran yang dinilai tidak efisien.
Sherly pernah mencoret usulan anggaran sebesar Rp1,7 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum yang dialokasikan hanya untuk identifikasi jalan rusak. Sebagai gantinya, ia mengoptimalkan kanal digital "Lapor Gub" untuk menghimpun data langsung dari warga tanpa biaya.
Keputusan untuk tidak mengambil fasilitas kecantikan dan kesehatan dari negara ini memberikan sinyal mengenai arah kebijakan sang gubernur. Sherly tampak lebih mengedepankan efektivitas setiap rupiah di APBD untuk kepentingan publik.
Meskipun penggunaan fasilitas kesehatan dan protokoler tersebut diperbolehkan secara aturan, Gubernur Maluku Utara ini memilih untuk tetap mengosongkan penggunaan dana tersebut. Publik kini menyoroti konsistensi efisiensi anggaran ini hingga akhir tahun pelaksanaan APBD.
