Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) anjlok sebesar 5,77 persen pada Rabu (20/5/2026) akibat sentimen negatif pasar global merespons rencana pemerintah Indonesia mereformasi mekanisme ekspor komoditas strategis.
Dilansir dari KPBN, harga penawaran tertinggi CPO merosot sebesar Rp888 per kilogram menjadi Rp14.500 per kilogram dibandingkan perdagangan hari sebelumnya yang mencapai Rp15.388 per kilogram, sehingga memicu penarikan kembali atau withdraw sejumlah tender.
Gejolak ini dipicu oleh pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengumumkan rencana pembentukan perusahaan negara khusus untuk mengendalikan ekspor komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan feronikel guna memperketat kontrol sumber daya alam.
Langkah sentralisasi tersebut memicu kekhawatiran meluas dari pelaku industri internasional terkait potensi terganggunya rantai pasok global dan peningkatan volatilitas harga minyak nabati di masa mendatang.
"Pasar minyak sawit sedang berupaya menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah," kata Wakil Presiden Patanjali Foods, Aashish Acharya seperti dikutip Reuters.
Ketidakpastian regulasi dari Indonesia dinilai akan memperparah fluktuasi harga karena negara ini menguasai lebih dari separuh pasokan minyak sawit dunia.
"Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar," ujar Aashish Acharya.
Kritik terhadap kebijakan satu pintu ini juga disampaikan oleh mantan Kepala Asosiasi Minyak Sawit Malaysia, M.R. Chandran yang menilai sentralisasi akan merusak ekosistem perdagangan internasional.
“Mekanisme ekspor terpusat dapat melemahkan ekosistem perdagangan berbasis pasar saat ini dengan memusatkan kekuatan penetapan harga dalam entitas yang terkait dengan negara,” ujar mantan Kepala Asosiasi Minyak Sawit Malaysia, M.R. Chandran.
Menurutnya, pengalihan kendali ke lembaga negara berisiko mengurangi transparansi niaga komersial global.
“Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian pasar, mengurangi transparansi, dan memperkenalkan pengaruh politik yang lebih besar ke dalam arus perdagangan komersial,” kata M.R. Chandran.
Dampak buruk dari penyusutan jumlah pembeli akibat kontrol ketat ekspor ini turut dikhawatirkan akan memukul posisi tawar produsen di tingkat tapak.
"Ketika jumlah pembeli menyusut dan akses pasar dikendalikan oleh satu pihak, daya tawar petani secara otomatis menurun," kata Perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit (POPSI), Mansuetus Darto.
Hilangnya kompetisi pasar yang terbuka diprediksi menempatkan petani kecil pada posisi yang rentan dalam penentuan harga jual domestik.
"Dalam situasi seperti itu, petani akan semakin menjadi penerima harga," kata Mansuetus Darto.
Di sisi lain, industri hilir sawit di Malaysia terhambat oleh lonjakan biaya pupuk hingga 60 persen dan diesel yang naik dua kali lipat, sehingga menyulitkan target replanting kebun rakyat.
"Jika mereka tidak melakukan replanting, hasil panen pasti akan terus turun dan ini akan memengaruhi volume produksi beberapa tahun ke depan," kata Presiden Sarawak Dayak Oil Palm Planters Association, Napoleon R Ningkos.
Hambatan peremajaan kebun sawit tua ini diakui menjadi tantangan berat bagi asosiasi pengusaha setempat dalam menjaga produktivitas jangka panjang.
"Mengajaga tingkat replanting yang sehat sebesar 3 persen sampai 4 persen di Malaysia tahun ini mungkin akan menjadi tantangan karena ketidakpastian saat ini," ujar Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Association, Roslin Azmy Hassan.
Sementara itu, penurunan harga CPO di bursa global juga diikuti oleh pelemahan harga Tandan Buah Segar (TBS) kemitraan plasma di Kalimantan Tengah periode I-Mei 2026 sebesar Rp33,75 per kilogram menjadi Rp3.749,40 per kilogram untuk umur 10-20 tahun, di mana rapat penetapan harga periode berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026 di Palangka Raya.
