Stabilitas harga minyak goreng di pasar domestik mulai terganggu akibat lonjakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global sejak awal tahun 2026. Dilema muncul bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara potensi keuntungan ekspor dan ketersediaan pangan murah bagi warga.
Dilansir dari Ekonomi, tekanan kenaikan harga ini sudah mulai terasa pada April 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas minyak goreng memberikan andil sebesar 0,05% terhadap inflasi bulanan nasional.
Kenaikan harga referensi CPO untuk periode Mei 2026 tercatat mencapai US$1.049,58 per metrik ton. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 6,06% jika dibandingkan dengan harga pada April yang berada di level US$989,63 per metrik ton.
Penguatan harga sawit internasional yang terus berlanjut berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng di dalam negeri. Produsen cenderung lebih tertarik mengalokasikan produknya ke pasar ekspor karena menawarkan selisih keuntungan yang lebih besar.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa transmisi harga global ke pasar domestik memang sulit untuk dihindari sepenuhnya. Meski Indonesia memiliki instrumen kendali, implementasinya dianggap belum maksimal.
Persoalan Struktural dan Efektivitas Kebijakan
Pemerintah sejatinya memiliki perangkat seperti domestic market obligation (DMO) dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk Minyakita. Namun, realisasi kebijakan tersebut dinilai masih menghadapi banyak kendala di lapangan.
"Realisasi DMO yang masih rendah membuat pasokan ke dalam negeri tidak cukup kuat menahan kenaikan harga. Akibatnya, harga Minyakita yang seharusnya menjadi penyangga justru ikut naik di atas HET," ujar Yusuf kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).
Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah struktural pada rantai distribusi yang belum efisien. Selain itu, pengawasan terhadap pasokan di dalam negeri juga dinilai belum efektif dalam meredam gejolak harga.
Efek Domino terhadap Sektor UMKM dan Masyarakat
Walaupun kontribusi minyak goreng terhadap inflasi secara statistik terlihat kecil, namun dampak lanjutannya sangat luas. Minyak goreng merupakan bahan baku vital bagi rumah tangga dan pelaku usaha kuliner skala kecil.
Peningkatan harga minyak goreng memaksa pedagang makanan menyesuaikan harga jual mereka. Hal ini menciptakan efek berantai yang memengaruhi warung makan hingga industri rumahan yang sangat bergantung pada produk olahan gorengan.
"Jadi meskipun kontribusi langsungnya kecil, efek rambatannya bisa lebih luas," kata Yusuf.
Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak. Kenaikan harga pangan pokok ini secara langsung memangkas kemampuan belanja mereka, mengingat porsi belanja pangan mereka jauh lebih besar dibandingkan kelompok menengah atas.
Kondisi Riil di Pasar Tradisional
Di tingkat pedagang pasar, minyak goreng menjadi satu-satunya komoditas yang harganya masih bergejolak di saat bahan pangan lain cenderung stabil. Harga Minyakita di pasar saat ini masih tertahan di level tinggi.
Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan, mengungkapkan bahwa harga minyak goreng rakyat tersebut bertahan di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.500 per liter. Angka ini melampaui batas HET yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Minyakita ini masih relatif tinggi dan tidak menuju HET maka harus ada solusi alternatif," katanya.
Reynaldi menambahkan bahwa biaya kemasan yang dipengaruhi komponen impor juga turut mempersempit ruang penurunan harga. Sementara itu, daya beli masyarakat masih terlihat sangat berhati-hati dengan hanya membeli sesuai kebutuhan harian.
Upaya Menjaga Pasokan Menjelang Iduladha
Tekanan terhadap harga CPO diprediksi tidak akan mereda dalam waktu dekat. Faktor rendahnya pertumbuhan produksi global dan peningkatan serapan domestik untuk program biodiesel B50 menjadi pemicu utama harga tetap tinggi.
Guna mengatasi situasi ini, Yusuf menyarankan pemerintah untuk segera memperbaiki implementasi DMO dan mengevaluasi kebijakan biodiesel secara berkala. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketahanan pangan nasional.
Ikappi juga mendesak agar distribusi minyak goreng diperkuat secara masif di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Pulau Jawa menjelang hari raya Iduladha.
"Minyakita perlu dilakukan suplai yang cukup masif di beberapa titik yang rawan," ujar Reynaldi.
