Industri beras nasional kini menghadapi ancaman penghentian pasokan ke pasar modern akibat lonjakan harga gabah yang tidak sebanding dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi yang dilaporkan pada Rabu (6/5/2025) ini membuat margin usaha penggilingan hingga produsen beras merek besar kian terhimpit.
Kesenjangan lebar antara biaya bahan baku dan batas harga jual menjadi pilar utama persoalan ini, sebagaimana dilansir dari Ekonomi. Pengamat pertanian Khudori menjelaskan bahwa struktur biaya produksi saat ini sudah melampaui ketentuan harga jual yang ditetapkan pemerintah.
Data operasional menunjukkan bahwa porsi gabah mendominasi hingga 93 persen dari total ongkos produksi. Saat harga gabah menyentuh Rp7.500 per kilogram, biaya produksi setara beras mencapai Rp15.000, sementara HET beras premium zona I hanya dipatok pada angka Rp14.900 per kilogram.
"Ketika harga gabah tinggi dan rendemen giling hanya berkisar 54% sampai 55%, produsen beras pasti tekor ketika menjual sesuai HET," ujar Khudori, Pengamat Pertanian.
Situasi ini berdampak langsung pada distribusi ke jaringan ritel. Jika tekanan finansial ini terus berlanjut, para produsen dikhawatirkan akan menarik produk mereka dari rak-rak pasar modern demi menghindari kerugian yang lebih besar.
"Jika ini diikuti produsen lain, pasokan akan benar-benar kosong," katanya, Khudori, Pengamat Pertanian.
Khudori menambahkan bahwa kebijakan penyerapan masif oleh Bulog sejak 2025 turut memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi pihak swasta. Target serapan Bulog sebesar 4 juta ton pada 2026 membuat pelaku usaha nonmitra kesulitan mendapatkan gabah dengan harga yang kompetitif di lapangan.
Kinerja keuangan sejumlah emiten beras mulai mencerminkan dampak negatif dari kondisi pasar tersebut. PT Buyung Poetra Sembada Tbk mencatatkan rugi bersih senilai Rp34,24 miliar pada 2025, sementara PT Wahana Inti Makmur Tbk juga mengalami kerugian sebesar Rp3,69 miliar pada periode yang sama.
Persoalan ini diprediksi akan berdampak luas pada kelancaran perdagangan stok antarwilayah di Indonesia. Wilayah yang mengalami defisit beras, seperti Maluku dan Papua, berada dalam risiko tinggi mengalami kelangkaan pasokan atau lonjakan harga di atas ketentuan pemerintah.
