Hilirisasi nikel dinilai memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Indikator positif ini terlihat dari lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam beberapa tahun terakhir, seperti dikutip dari Detik Finance.
Kehadiran fasilitas pengolahan dan industri turunan nikel membuat aktivitas ekonomi kini berlangsung langsung di wilayah penghasil. Hal ini mengubah kondisi sebelumnya ketika mineral banyak dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi belum dinikmati secara optimal oleh daerah.
Peningkatan PAD tersebut membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Dampaknya, pemerintah setempat memiliki kemampuan lebih untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, layanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Secara tidak langsung, keberadaan industri hilirisasi ini turut berkontribusi meningkatkan kapasitas pembangunan daerah di Halmahera Selatan dan Malut. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI memvalidasi tren kenaikan PAD tersebut pada periode 2020 hingga 2025.
Realisasi PAD Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 75,40 miliar. Angka tersebut sempat naik menjadi Rp 85,43 miliar pada tahun 2021, sebelum kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 71,23 miliar pada tahun 2022.
Lonjakan signifikan baru terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi PAD yang mencapai Rp 180,92 miliar, atau tumbuh lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan perolehan Rp 231,66 miliar, dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar Rp 244,07 miliar.
Secara kumulatif dari tahun 2020 sampai 2025, PAD Halmahera Selatan tumbuh sebesar Rp 168,67 miliar. Nilai pertumbuhan ini menunjukkan kenaikan hingga lebih dari tiga kali lipat.
Pertumbuhan PAD Provinsi Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara mencatatkan realisasi PAD sebesar Rp 447,29 miliar pada tahun 2020. Nilai ini kemudian bertambah menjadi Rp 552,35 miliar pada tahun 2021, dan mengalami kenaikan yang lebih tajam pada tahun 2022 hingga mencapai Rp 779,23 miliar.
Meskipun sempat terkoreksi menjadi Rp 758,17 miliar pada tahun 2023, PAD Malut menunjukkan lonjakan tertinggi sepanjang periode pada tahun 2024 dengan mencatatkan angka Rp 1.082,09 miliar. Pada tahun 2025, nilai PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp 1.017,51 miliar.
Secara keseluruhan, PAD Maluku Utara dari tahun 2020 ke 2025 tumbuh lebih dari dua kali lipat dengan total peningkatan sebesar Rp 570,22 miliar. Lonjakan terbesar tercatat pada tahun 2024, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2023 dan 2025.
| Tahun | PAD Halmahera Selatan | PAD Maluku Utara |
|---|---|---|
| 75,40 | 447,29 | 85,43 |
| 552,35 | 71,23 | 779,23 |
| 180,92 | 758,17 | 231,66 |
| 1.082,09 | 244,07 | 1.017,51 |
Dampak Ketenagakerjaan dan Program Sosial
Peningkatan aktivitas industri nikel juga berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja formal di Malut. Tingkat tenaga kerja formal berada di angka 34,37% pada 2022, 33,92% pada 2023, kemudian naik menjadi 35,24% pada 2024, dan mencapai 35,49% pada 2025. Jumlah karyawan Harita Nickel yang berasal dari Malut sendiri mencapai 42,8% pada tahun 2024.
Harita Nickel berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Mechanic Talent Pool Program (MTPP). Program ini berjalan selaras dengan agenda nasional di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi.
Selain itu, perusahaan berkolaborasi dengan Pemprov Malut menjalankan program Soligi Zero Stunting di Pulau Obi sejak tahun 2022. Langkah ini memadukan intervensi gizi, edukasi kesehatan, serta penguatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk menekan angka stunting.
"Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Kami percaya, kesehatan anak adalah fondasi penting bagi masa depan yang lebih kuat dan sejahtera," kata Broto Suwarso.
Apresiasi Terhadap Kepatuhan Investasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Halmahera Selatan, Nasyir J. Koda, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada daerah.
"Pemerintah daerah tentu memberikan apresiasi kepada PT Harita Group yang konsisten dan patuh dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah," ujar Nasyir J. Koda.
Nasyir J. Koda menambahkan bahwa kepatuhan ini sangat penting dalam menciptakan tata kelola investasi yang sehat di daerah. Aktivitas usaha yang berkembang idealnya harus memberikan dampak nyata terhadap penerimaan daerah serta pelayanan publik.
"Kontribusi ini sangat nyata. Dari target Rp 8 miliar, sampai triwulan II tahun 2026 sudah mencapai Rp 20 miliar. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan investasi dapat memberi nilai tambah yang besar bagi daerah," kata Nasyir J. Koda.
Sementara itu, Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Novrizal Tahar, menilai program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh Harita Nickel berhasil menstimulus ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di wilayah 3T.
"Apa yang dilakukan Harita Nickel di Pulau Obi patut diapresiasi. Programnya bukan sekadar simbolik, tapi betul-betul meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini contoh nyata bagaimana CSR dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal," ujar Novrizal Tahar.
Di sekitar wilayah operasionalnya, Harita Nickel juga membangun infrastruktur dasar pendukung masyarakat. Pembangunan tersebut meliputi penyediaan sistem air bersih, jaringan listrik, hingga perumahan layak huni guna meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
