Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak pemerintah untuk segera memperkuat kepastian hukum serta konsistensi kebijakan guna mendorong percepatan realisasi investasi di tanah air. Desakan tersebut disampaikan pada Rabu (6/5/2026) mengingat kedua faktor tersebut dinilai masih menjadi penghambat utama bagi para investor di lapangan.
Dilansir dari Ekonomi, tantangan investasi saat ini bukan lagi terletak pada minimnya minat para penanam modal. Fokus utama yang perlu diperbaiki adalah lemahnya eksekusi kebijakan serta adanya ketidakpastian regulasi pada tingkat implementasi teknis.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara mitra sebenarnya telah berhasil meningkatkan minat investor. Namun, peluang besar tersebut belum dapat terkonversi secara maksimal menjadi realisasi investasi yang nyata.
"Tantangan terbesar justru ada pada tahap implementasi di dalam negeri," ujarnya Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum HKI.
Penilaian HKI menunjukkan bahwa investasi yang masuk sering kali menemui jalan buntu saat memasuki tahap pelaksanaan, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat pada proyek-proyek strategis yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi.
"Hambatan investasi hari ini bukan pada minat, tetapi pada kepastian hukum dan eksekusi. KEK dan PSN yang seharusnya menjadi katalis justru sering digergaji di berbagai level," tegas Ma’ruf Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum HKI.
Pihak HKI mengidentifikasi tiga faktor utama yang memicu kondisi tersebut, yakni lemahnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, persoalan tata ruang yang belum tuntas, serta munculnya kebijakan daerah tanpa dasar regulasi kuat. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas kegiatan operasional para pelaku usaha di kawasan industri.
Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah diminta segera melakukan perbaikan koordinasi lintas level pemerintahan dan mempercepat penyelesaian urusan tata ruang. HKI menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis dalam mengidentifikasi hambatan di lapangan agar tercipta solusi yang lebih implementatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
