Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti tantangan besar keekonomian dan kesiapan industri dalam rencana pemerintah mempercepat kemandirian energi nasional melalui pengembangan bahan bakar kelapa sawit hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar pada Rabu (20/5/2026).
Langkah akselerasi energi domestik ini sebelumnya ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto guna memangkas impor bahan bakar minyak (BBM), seperti dilansir dari Money. Pemerintah kini tengah mengkaji produksi bensin dari crude palm oil (CPO), gasifikasi batu bara, bahan bakar sintetis, hingga pemanfaatan limbah pertanian.
Aspirasi ambisius tersebut mendapat tanggapan langsung dari pihak IESR terkait realisasi dan kestabilan sistem industri di lapangan.
"IESR menyambut baik ambisi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi," kata Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, melalui keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Raditya Wiranegara menambahkan bahwa target pembangunan PLTS sebesar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu tiga tahun merupakan sebuah tantangan yang sangat masif, baik dari segi teknis maupun linimasa eksekusi.
"Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik," lanjut Raditya Wiranegara.
Oleh karena itu, IESR memberikan sejumlah catatan krusial mengenai rasionalitas tahapan implementasi agar target tersebut tidak mengabaikan stabilitas sistem, kesiapan industri, serta ketersediaan sumber daya manusia.
Kondisi ketergantungan Indonesia pada komoditas fosil yang fluktuatif juga dinilai menjadi pemicu utama dari krisis energi yang terjadi saat ini.
"Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global," ujar Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo.
Menurut analisis IESR, pemanfaatan bahan bakar berbasis kelapa sawit maupun batu bara berisiko meningkatkan beban fiskal sektor energi karena biayanya lebih mahal daripada energi fosil yang digantikan. Selain itu, lonjakan permintaan kelapa sawit dan limbah jagung untuk energi dapat memicu benturan dengan agenda swasembada pangan seperti produksi minyak goreng dan pakan ternak.
"Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan," lanjut Deon Arinaldo.
Pemerintah kemudian didorong untuk lebih fokus pada peningkatan bauran energi terbarukan dan efisiensi energi melalui elektrifikasi di sektor transportasi, industri, hingga rumah tangga.
Tantangan keekonomian ini juga ditemukan pada program konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik di sektor transportasi.
"Pertama, total biaya konversi saat ini masih cenderung mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru," kata Raditya Wiranegara.
Komponen biaya terbesar dalam proses konversi ini terletak pada baterai serta conversion kit yang mencakup motor listrik dan inverter dengan porsi melebihi separuh total biaya. Di sisi lain, ekosistem konversi di Indonesia belum memadai karena terbatasnya jumlah bengkel konversi dan tingginya ketergantungan pada komponen impor.
"Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian," ujar Raditya Wiranegara.
Persoalan kesiapan ekosistem ini menjadi catatan penting karena tujuan awal dari elektrifikasi kendaraan adalah untuk memangkas ketergantungan terhadap impor BBM.
"Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional," lanjut Raditya Wiranegara.
