Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan setelah pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada Rabu (20/5). Dilansir dari Detik Finance, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait respons pasar saham tersebut di Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Penurunan indeks saham ini dinilai terjadi karena para pelaku pasar modal belum sepenuhnya memahami dampak positif dari pembentukan badan usaha baru tersebut. Situasi ketidakpastian ini memicu aksi jual saham secara massal oleh para investor di bursa efek.
"Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kan kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah menyatakan optimisme bahwa pergerakan IHSG akan kembali menguat secara alami setelah pasar memahami keuntungan regulasi baru ini. Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia sendiri ditujukan untuk meningkatkan tata kelola ekspor komoditas alam sekaligus memangkas potensi manipulasi pajak.
"Kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, pasti akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi yang biasanya uang dimainkan oleh pemilik karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.
Kebijakan penutupan celah laporan nilai ekspor yang lebih rendah ini diproyeksikan bakal mendongkrak keuntungan riil korporasi. Kondisi keuangan yang membaik tersebut dipercaya akan meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa saham.
"Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa dobel untungnya yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa," tambah Purbaya, Menteri Keuangan.
Sebelum adanya penjelasan dari Kementerian Keuangan, rencana sentralisasi tata kelola ekspor ini telah disampaikan oleh kepala negara. Kebijakan ini menyasar komoditas utama Indonesia seperti kelapa sawit, batu bara, hingga ferro alloy.
"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," jelas Prabowo, Presiden RI.
