Pasar saham Indonesia mengalami guncangan besar setelah Indeks Harga Saham Gambungan (IHSG) anjlok 3,46 persen ke level 6.370 pada perdagangan Selasa (19/5/2026). Penurunan tajam ini dipicu oleh kabar rencana pemerintah membentuk badan khusus ekspor komoditas strategis, seperti crude palm oil (CPO) dan batubara, yang dilansir dari Investasi.
Kebijakan baru tersebut dikabarkan akan menghentikan ekspor langsung dari produsen dalam negeri ke pembeli asing karena badan baru ini bakal mengambil margin keuntungan dari transaksi. Akibatnya, saham-saham emiten komoditas berguguran, seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) yang terjun 15 persen dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) merosot 14,97 persen.
Pelemahan ini juga melanda PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP) yang turun 7,72 persen dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) sebesar 6,25 persen. Sementara di sektor batubara, saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) amblas 11,82 persen dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) merosot 9,71 persen.
Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana menilai situasi ini terjadi karena pelaku pasar mengkhawatirkan munculnya regulasi baru yang dapat menekan fleksibilitas bisnis, margin keuntungan, serta volume ekspor emiten. Isu tersebut menjadi beban tambahan di tengah kondisi pasar yang rapuh akibat tekanan rupiah di atas Rp17.700 per dolar AS dan adanya aliran modal asing keluar yang besar.
“Pasar menilai bahwa apabila badan tersebut nantinya mengatur kuota ekspor, harga acuan, kewajiban domestic market obligation (DMO), atau pungutan tambahan, maka profitabilitas emiten akan semakin tertekan di tengah harga komoditas global yang mulai melemah,” ujar Hendra Wardana.
Kekhawatiran investor di sektor batubara juga membesar karena kebijakan ini berpotensi memperluas intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar dan penentuan harga. Gejolak ini pun berdampak langsung pada penurunan sektor industri dasar sebesar 7,30 persen dan sektor energi hingga 6,94 persen dalam satu hari.
“Pasar pada dasarnya tidak menyukai ketidakpastian kebijakan, apalagi ketika wacana tersebut muncul di tengah perlambatan ekonomi global dan harga batubara yang masih volatile,” tutur Hendra Wardana.
Meskipun demikian, Hendra menambahkan bahwa jika badan baru ini bisa mewujudkan tata kelola ekspor yang terintegrasi dan menekan ekspor ilegal, efek positif jangka panjang tetap bisa dirasakan oleh emiten yang efisien. Perusahaan yang memiliki bisnis terintegrasi kuat, kontrak jangka panjang, serta neraca keuangan sehat diprediksi akan cenderung lebih defensif.
“Emiten yang cenderung defensif biasanya adalah perusahaan dengan integrasi bisnis kuat, kontrak jangka panjang, serta neraca keuangan sehat,” papar Hendra Wardana.
Mengenai prospek sisa tahun 2026, Hendra menyebut sektor CPO masih didukung oleh potensi permintaan biodiesel dan program B40/B50 pemerintah, meski dibayangi fluktuasi kurs rupiah dan regulasi lingkungan global. Sektor batubara juga masih ditopang tingginya kebutuhan energi di Asia serta konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Sementara, tekanan datang dari tren transisi energi bersih, pelemahan ekonomi China, potensi penurunan harga Newcastle coal, serta risiko intervensi kebijakan domestik seperti DMO dan pengaturan ekspor baru,” kata Hendra Wardana.
Hendra mengingatkan investor untuk lebih selektif dalam memilih saham komoditas mengingat sensitivitas pasar yang sangat tinggi terhadap isu kebijakan pemerintah saat ini. Kejelasan dan transparansi dari pemerintah mengenai regulasi ini akan menentukan apakah tekanan pasar bersifat jangka pendek atau justru berlanjut lebih dalam.
“Fokus utama perlu diarahkan pada emiten yang memiliki cash flow kuat, utang rendah, biaya produksi efisien, dan valuasi yang sudah cukup murah setelah koreksi tajam,” kata Hendra Wardana.
Pandangan lain disampaikan oleh Pengamat Pasar Modal sekaligus Co-Founder AP Trading Insight Singapore, Kiswoyo Adi Joe. Menurutnya, langkah pemerintah ini sebenarnya ditujukan demi mengatasi kebocoran potensi keuntungan negara dari transaksi impor komoditas, sehingga tidak akan berdampak buruk bagi perusahaan yang patuh.
“Sisi baiknya, saat badan baru itu terbentuk, biaya royalti khususnya untuk tambang, jadi dipangkas,” ujar Kiswoyo Adi Joe.
Kiswoyo berpendapat bahwa pengambilan margin oleh badan baru tersebut dirancang agar negara mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi sekaligus mengembalikan arus dana asing ke Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya keterlibatan tenaga profesional di dalam badan tersebut agar kebijakan yang diambil tidak merugikan negara.
“Kalau badan ini berdiri dan diisi oleh profesional, pemerintah bisa terima untung yang lebih tinggi. Defisit anggaran kita bisa sembuh perlahan,” kata Kiswoyo Adi Joe.
Mengenai penurunan harga saham saat ini, Kiswoyo melihatnya sebagai bentuk kepanikan sesaat dari pelaku pasar yang diperkirakan masih akan berlanjut sampai fungsi badan ekspor tersebut diperjelas. Momentum kejatuhan harga ini dinilai bisa dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan buy on weakness, terutama pada saham AALI dengan target harga Rp9.000 dan LSIP dengan target Rp1.500 hingga akhir tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan memberikan catatan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi terkait detail dan bentuk dari badan ekspor tersebut. Oleh sebab itu, ia menilai rencana ini seharusnya belum menjadi dasar utama bagi investor untuk melakukan aksi jual.
“Jika tujuannya untuk penguatan tata kelola ekspor, tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap makronya, dimana manfaat ekspor komoditas dapat diterima secara penuh oleh pemerintah,” ujar Marolop Alfred Nainggolan.
Alfred menambahkan bahwa konflik global saat ini sebenarnya berpotensi mendongkrak pendapatan emiten karena ikut menaikkan harga komoditas dunia. Kendati demikian, kenaikan harga tersebut diharapkan tidak mengganggu volume penjualan para emiten.
“Dengan catatan, eskalasi harganya jangan sampai mengganggu permintaan. Sebab, percuma harga naik tetapi volume penjualannya menurun,” ungkap Marolop Alfred Nainggolan.
