Dewan IMF Setujui Pinjaman Rp23 Triliun Perkuat Ekonomi Pakistan

Dewan IMF Setujui Pinjaman Rp23 Triliun Perkuat Ekonomi Pakistan

Dewan Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui kucuran dana pembiayaan sebesar US$1,32 miliar atau setara Rp23 triliun untuk Pakistan pada Jumat, 9 Mei 2026, guna memperkuat ketahanan ekonomi negara tersebut dari risiko ketidakpastian global dan tekanan inflasi domestik.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, paket bantuan finansial ini terbagi ke dalam dua skema utama, yakni US$1,1 miliar melalui Fasilitas Dana Diperpanjang (EFF) serta tambahan US$220 juta lewat Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan (RSF). Langkah ini diambil saat Pakistan menghadapi tantangan berat akibat lonjakan harga minyak mentah internasional yang memicu kenaikan suku bunga acuan secara mendadak oleh bank sentral setempat.

Lembaga pemberi pinjaman tersebut memberikan apresiasi atas kebijakan strategis yang ditempuh otoritas Pakistan dalam menstabilkan struktur ekonomi di tengah situasi dunia yang dinamis.

"Upaya kebijakan Pakistan di bawah pengaturan EFF telah memberikan kemajuan signifikan dalam menstabilkan ekonomi dan membangun kembali kepercayaan di tengah lingkungan global yang menghantarkan tantangan, termasuk perang Timur Tengah yang sedang berlangsung," kata IMF dalam pernyataan resmi.

Kondisi ekonomi Pakistan dilaporkan dalam posisi rapuh sejak awal 2025, yang diperparah oleh dampak ketegangan geopolitik akibat Operasi Sindoor pada Mei tahun lalu. Menurut analisis yang dikutip Liputan6.com, tekanan ini diproyeksikan berlanjut hingga 2027 dengan indikasi kenaikan inflasi dari 4,5 persen pada 2025 menjadi 7,2 persen pada 2026, dan menyentuh 8,4 persen pada 2027.

Sektor-sektor krusial seperti energi, infrastruktur, dan teknologi informasi mengalami penundaan investasi karena investor asing cenderung lebih berhati-hati. Selain itu, sektor pariwisata di wilayah Gilgit-Baltistan dan industri ekspor tekstil juga terdampak akibat gangguan logistik serta pembatasan wilayah udara. Di sisi fiskal, peningkatan belanja pertahanan untuk isu keamanan disebut memperlebar defisit anggaran dan mengurangi ruang untuk sektor pendidikan serta kesehatan.

Artikel terkait

Rekomendasi