Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan distribusi compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram mulai terlaksana pada Selasa (5/5/2026) di Jakarta. Langkah strategis ini bertujuan menekan tingginya ketergantungan terhadap impor LPG.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan produksi tabung khusus untuk menampung gas tersebut. Dilansir dari Ekonomi, implementasi awal akan difokuskan pada kota-kota besar di wilayah Pulau Jawa sebagai proyek percontohan.
"Tahun ini [bisa dikonsumsi masyarakat]," kata Laode ditemui di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pemanfaatan bahan bakar ini akan dilakukan secara bertahap demi memastikan distribusi yang merata. Laode menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai infrastruktur pendukung di tingkat rumah tangga karena sistemnya dibuat kompatibel.
"Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa," ujarnya.
Kepastian teknis juga diberikan terkait penggunaan peralatan memasak yang sudah dimiliki warga saat ini. Pemerintah menjamin peralihan jenis gas ini tidak akan menyulitkan konsumen dari sisi operasional alat.
"Tidak ada lagi modifikasi di kompor, langsung [pasang], nyala kompor itu dengan CNG," imbuhnya.
Meski mengedepankan kemudahan, aspek keamanan tetap menjadi prioritas melalui pengujian ketat oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Uji tekanan dan standar keamanan tabung dilakukan secara menyeluruh sebelum produk dilepas secara masif ke pasar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan keunggulan harga CNG yang diklaim lebih kompetitif dibandingkan LPG. Hal ini dimungkinkan karena sumber gas tersedia melimpah di dalam negeri sehingga memangkas rantai pasokan internasional.
Bahlil memperkirakan penggunaan energi domestik ini mampu memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas finansial negara melalui penghematan anggaran yang besar.
“Kalau teknologinya sudah ada, kita bisa melakukan efisiensi devisa kurang lebih Rp130 triliun sampai Rp137 triliun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Terkait mekanisme harga bagi masyarakat kecil, pemerintah masih mengkaji skema dukungan finansial agar tetap terjangkau. Fokus utama saat ini adalah memastikan teknologi dan ketersediaan tabung siap untuk menggantikan peran gas melon di sektor rumah tangga.
