Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di sektor petrokimia dan produk turunannya pada Selasa (5/5/2026). Pernyataan ini merespons isu pengurangan karyawan akibat gangguan pasokan bahan baku dari Timur Tengah dan ancaman praktik dumping global.
Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso memberikan klarifikasi ini dalam diskusi mengenai gejolak geopolitik terhadap industri kimia nasional di Jakarta Selatan. Dilansir dari Money, ia menyebutkan bahwa koordinasi internal menunjukkan stabilitas ketenagakerjaan di seluruh anggota asosiasi.
“Mengenai PHK ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK,” kata Suhat Miyarso, Ketua Umum Inaplas.
Ketiadaan laporan resmi tersebut membuat pihak asosiasi tidak melayangkan pemberitahuan apa pun kepada pihak otoritas terkait. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas spekulasi yang berkembang mengenai kondisi industri kimia nasional.
“Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” lanjut Suhat Miyarso, Ketua Umum Inaplas.
Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengakui adanya tekanan operasional yang signifikan, terutama terkait hambatan suplai bahan baku hulu. Namun, ia menekankan bahwa industri ini memiliki ketahanan yang kuat berdasarkan rekam jejak historis selama puluhan tahun.
“Kalau dari pengalaman selama ini di industri kimia dan plastik itu tidak pernah adanya kejadian yang sifatnya sampai PHK,” ujar Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
Penegasan ini juga membantah prediksi negatif mengenai nasib para pekerja dalam kurun waktu tiga bulan mendatang. Edi menyatakan bahwa proyeksi industri ke depan tidak mencantumkan rencana pengurangan tenaga kerja.
“Itu tidak ada di dalam apa di dalam ramalan ataupun di dalam outlook yang akan dilakukan ke depan itu tidak ada kita sampaikan PHK,” tutur Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
Asosiasi menilai industri hilir masih mampu bertahan meskipun harus berhadapan dengan masa sulit yang dipicu kondisi geopolitik global. Keyakinan ini didasari pada kemampuan adaptasi perusahaan dalam melewati siklus negatif ekonomi di masa lalu.
“Jadi di industri petrokimia dan hilirnya hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun untuk di-PHK,” kata Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
Meskipun kondisi tenaga kerja aman, Inaplas meminta pemerintah memberikan dukungan kebijakan guna memastikan ketersediaan bahan baku. Saat ini, baru dua dari lima jenis komoditas energi yang dimanfaatkan secara optimal oleh industri nasional.
“Itu perlunya ada dukungan kebijakan pemerintah untuk didapat kita dapatkan khususnya bahan baku, kepastian bahan baku. Karena memang dari sisi bahan baku dalam arti bahan baku yang dibutuhkan industri hulu,” jelas Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
Pernyataan dari pihak asosiasi ini merupakan respons terhadap kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh serikat pekerja pada Jumat (17/4/2026). Sebelumnya, muncul perkiraan bahwa ribuan pekerja di sektor terkait berisiko kehilangan pekerjaan akibat kenaikan biaya energi.
“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
