Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor petrokimia dan plastik di tengah tekanan geopolitik global. Kepastian ini disampaikan dalam diskusi di Jakarta pada Selasa (5/5/2026), sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
Ketua Umum Inaplas, Suhat Miyarso, menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi hingga saat ini belum memberikan laporan terkait adanya pengurangan tenaga kerja. Meskipun aktivitas manufaktur sempat mengalami penurunan akibat ketidakpastian situasi dunia, stabilitas internal industri diklaim masih terjaga dengan baik.
"Dengan demikian, Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas," ujarnya Suhat Miyarso, Ketua Umum Inaplas.
Penjelasan mengenai ketahanan sektor ini juga dipaparkan oleh Wakil Ketua Umum Inaplas, Edi Rivai. Menurutnya, karakteristik industri petrokimia yang bersifat siklikal mendorong para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian pada aspek operasional daripada memangkas jumlah karyawan.
"Karena itu, kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK," tegas Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
Edi yang juga menjabat sebagai Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk. menambahkan bahwa fluktuasi kinerja merupakan hal lazim dalam industri kimia. Pengalamannya menunjukkan bahwa belum pernah terjadi pemutusan hubungan kerja secara masif di sektor tersebut karena fokus efisiensi biasanya diarahkan pada struktur biaya bahan baku.
Meski kondisi tenaga kerja stabil, Edi mengakui tantangan besar masih membayangi ketersediaan serta harga bahan baku hulu. Ia menekankan perlunya solusi strategis jangka panjang untuk mengatasi kerumitan persoalan yang melibatkan faktor domestik maupun global.
"Jadi titik-titik mana yang perlu kita lakukan solusi. Nah ini memang semua perlu waktu tidak perlu ada tidak bisa instan," jelas Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
Dukungan regulasi dari pemerintah dinilai sangat vital dalam menjamin pasokan bahan baku bagi produsen hulu di dalam negeri. Selama ini, pelaku industri hilir memang memiliki fleksibilitas akses impor melalui perjanjian perdagangan bebas, namun ketahanan nasional menjadi kunci utama saat rantai pasok global terganggu.
Saat ini, pelaku industri dilaporkan telah melakukan langkah pengamanan stok bahan baku melalui berbagai kanal distribusi. Upaya tersebut diproyeksikan mulai membuahkan hasil pada periode pertengahan kuartal kedua tahun ini meskipun terdapat konsekuensi kenaikan biaya produksi.
"Nah untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure, kuantitas, sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan cost yang cukup tinggi," tutur Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
