INDEF Soroti Ketimpangan Distribusi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026

INDEF Soroti Ketimpangan Distribusi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen belum terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat pada Senin (11/5/2026). Dilansir dari Money, kondisi domestik tersebut dinilai kuat namun belum mencerminkan keadaan riil masyarakat bawah.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa angka pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak dirasakan secara proporsional oleh publik. Kelompok masyarakat menengah ke atas menjadi motor penggerak utama konsumsi saat ini.

"Artinya, kue ekonomi yang terbentuk itu tidak terdistribusi secara proporsional dan merata," kata M. Rizal Taufikurahman.

Rizal memaparkan bahwa meski angka 5,61 persen tergolong tinggi, manfaatnya tidak menyentuh masyarakat umum secara luas. Hal ini disebabkan oleh dominasi konsumsi dari kelompok tertentu dalam struktur ekonomi domestik.

"Karena tadi, justru yang melakukan pertumbuhan konsumsi dan lain-lain adalah menengah dan menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah tidak dapat merasakan itu," terang M. Rizal Taufikurahman.

Sektor konsumsi dan belanja ekspansif, termasuk momen hari raya, Tunjangan Hari Raya (THR), dan bonus pekerja, menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut. Pemerintah juga melakukan percepatan belanja bantuan sosial di awal tahun sebagai strategi front loading anggaran.

"Tentu pada saat triwulan I-2026 yang sifatnya front loading di bujet, sifatnya jor-joran ini belum sepenuhnya menggambarkan penguatan fundamental ekonomi," ungkap M. Rizal Taufikurahman.

Rizal berpendapat bahwa efektivitas anggaran fiskal harus diukur dari kemampuannya memberikan nilai tambah riil bagi perekonomian nasional. Pemanfaatan satu rupiah anggaran idealnya mampu menciptakan nilai tambah berlipat ganda bagi masyarakat.

"Bagaimana dari Rp 1 fiskal, meng-create nilai tambah secara riil itu bisa Rp 5 sampai Rp 15, bisa Rp 20," ungkap M. Rizal Taufikurahman.

Di sisi lain, pasar finansial merespons negatif angka pertumbuhan tersebut yang ditandai dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Investor saat ini cenderung lebih waspada terhadap stabilitas eksternal dan risiko global.

"Artinya pelemahan itu menunjukkan bahwa pasar belum menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebagai sinyal kuat, fundamental ekonomi benar-benar seperti apa yang mereka rasakan," ucap M. Rizal Taufikurahman.

Rizal menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis memperkuat indikator pasar modal dan valuta asing. Kualitas pertumbuhan yang berbasis fundamental makro yang kokoh menjadi poin krusial bagi kepercayaan pasar.

"Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi ternyata tidak otomatis ya memperkuat rupiah dan juga IHSG. Justru yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi yang didasari oleh fundamental makro yang sangat kuat," ungkap M. Rizal Taufikurahman.

Data Scientist Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo, menambahkan bahwa masyarakat mengasosiasikan pelemahan rupiah dengan potensi kenaikan harga barang dan tingkat pengangguran. Berdasarkan pantauan di media sosial X dan Threads, publik merasa cemas terhadap kondisi rupiah yang sempat terperosok ke angka Rp 17.400 per dollar AS.

"Karena memang kondisi rupiah yang melemah ini di publik juga kerap diasosiasikan dengan kenaikan harga," imbuh Wahyu Tri Utomo.

Wahyu mencatat adanya skeptisisme tajam dari masyarakat terhadap klaim ekonomi yang aman di tengah kondisi pasar valas yang tertekan. Analisis terhadap 12.352 perbincangan menunjukkan 94,06 persen publik memberikan respons negatif dan netral.

"Kondisi ini menciptakan kecemasan atau kepanikan publik klaim terkait ekonomi aman, padahal rupiah terus dalam tanda kutip berdarah-darah di pasar valas," imbuh Wahyu Tri Utomo.

Guru Besar FEB Undip, Akhmad Syakir Kurnia, menyoroti konsentrasi ekonomi yang masih terpusat di Pulau Jawa sebesar 56,9 persen. Ia menekankan pentingnya melihat indikator non-moneter seperti layanan publik dan pengentasan kemiskinan untuk menilai kualitas pertumbuhan.

"Distribusinya itu artinya siapa pihak yang paling banyak merasakan nilai tambah yang terpotret melalui pertumbuhan ekonomi itu sendiri," ungkap Akhmad Syakir Kurnia.

Akhmad memperingatkan bahwa ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada kelompok menengah menciptakan kerentanan yang tinggi. Jika kelompok ini terdampak, maka stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan akan terganggu.

"Sehingga kerentanan yang terjadi di ekonomi Indonesia itu kalau dia terdampak di kelompok masyarakat berpendapatan menengah itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita," ungkap Akhmad Syakir Kurnia.

Penilaian terhadap makna kualitatif pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan mengukur seberapa efektif pertumbuhan tersebut dalam menurunkan angka kemiskinan. Indikator agregat dinilai tidak cukup untuk menggambarkan realitas ekonomi di lapangan.

"Pertumbuhan ekonomi itu membaca angka agregat saja. Lalu kita mestinya harus membaca angka-angka indikator non moneter," ucap Akhmad Syakir Kurnia.

Analisis ini didapatkan melalui Continuum Data Collection tool dengan metode machine learning untuk menyaring data dari pengguna media sosial selama periode 2-7 Mei 2026. Pengukuran elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menjadi saran untuk memberikan dimensi kualitatif pada data tersebut.

"Itu harus dilihat untuk memberi makna atau dimensi kualitatif dari angka pertumbuhan itu," tutup Akhmad Syakir Kurnia.

Artikel terkait

Rekomendasi