Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 dalam diskusi publik yang digelar Senin (11/5/2026). Sentimen negatif ini muncul karena angka tersebut dinilai tidak mencerminkan realitas ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.
Analisis data Continuum INDEF menunjukkan bahwa 94,06 persen dari 12.352 perbincangan di media sosial merespons angka pertumbuhan tersebut dengan sentimen negatif dan netral. Dilansir dari Money, pertumbuhan ini dianggap semu karena lebih banyak ditopang oleh injeksi belanja pemerintah dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara organik.
Data Scientist Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo, menjelaskan bahwa publik tetap waspada meskipun pemerintah menarasikan pertumbuhan yang tinggi. Ia mengidentifikasi lima faktor utama penyebab skeptisisme, mulai dari tingginya belanja negara hingga fenomena investor asing yang meninggalkan pasar domestik.
"Waspada dalam hal ini berarti, jangan sampai narasi pertumbuhan ini justru menyimpan sebuah bahaya laten yang dalam tanda kutip oleh publik itu tidak terlalu diketahui," kata Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Faktor dominan yang menjadi sorotan adalah lonjakan belanja pemerintah hingga 21,81 persen secara tahunan (yoy), yang memicu istilah pertumbuhan infus di tengah masyarakat. Program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dianggap belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat secara luas dan berkelanjutan.
"Ini sebagai alasan adanya sentimen bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dianggap tidak napak tanah," ujar Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Kondisi ekonomi semakin terasa kontradiktif karena nilai tukar rupiah justru terperosok hingga menyentuh level Rp 17.400 per dollar AS. Wahyu menyebut pelemahan mata uang ini memicu kecemasan publik karena biasanya berujung pada kenaikan harga barang dan biaya impor bahan baku industri.
"Artinya publik juga sadar bahwa angka 5,61 persen disuntik oleh belanja pemerintah yang melonjak hingga 21,81 persen yoy," ucap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Isu lapangan kerja juga menjadi sorotan tajam karena 59,42 persen tenaga kerja masih terjebak di sektor informal dengan upah rendah. Masyarakat mempertanyakan korelasi PDB yang tinggi dengan sulitnya mencari pekerjaan formal serta maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
"Karena memang kondisi rupiah yang melemah ini di publik juga kerap diasosiasikan dengan kenaikan harga," imbuh Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Selain masalah internal, keluarnya modal asing (capital outflow) senilai 1,7 miliar dollar AS menambah daftar kejanggalan bagi publik. Hal ini dinilai merusak kepercayaan terhadap fundamental ekonomi yang dipaparkan secara resmi oleh pemerintah melalui rilis Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kondisi ini menciptakan kecemasan atau kepanikan publik klaim terkait ekonomi aman, padahal rupiah terus dalam tanda kutip berdarah-darah di pasar valas," imbuh Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Situasi ini memaksa masyarakat untuk menggunakan tabungan demi memenuhi kebutuhan harian akibat inflasi pangan yang tinggi. Fenomena makan tabungan atau mantab menjadi bukti bahwa angka statistik belum selaras dengan daya beli riil di tingkat rumah tangga.
"Ada capital outflow sekitar 1,7 miliar dollar AS yang kemudian ini menjadi perbincangan," ungkap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Masyarakat melalui media sosial X dan Threads secara aktif membandingkan klaim kesuksesan makro dengan kesulitan mendapatkan penghasilan. INDEF menekankan perlunya penyelarasan antara data statistik pemerintah dengan kondisi ekonomi nyata untuk menghindari narasi pertumbuhan yang hanya manis di atas kertas.
"Kalau pertumbuhan (ekonomi) itu bagus mengapa investor tidak tergiur gitu dengan pertumbuhan ekonomi yang semenarik itu, tetapi malah kabur," ungkap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Keresahan publik ini muncul tak lama setelah BPS mengumumkan pencapaian PDB nasional atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 6.187,2 triliun. Meskipun sektor lapangan usaha mayoritas tumbuh positif, skeptisisme tetap mendominasi ruang publik terkait kualitas dari angka-angka tersebut.
"Ada kata kunci semacam pengangguran, PHK, mengancam, rupiah yang memang kedua hal ini sepertinya saling beriringan. Satunya berbicara terkait ketersediaan barang dengan rupiah yang melemah sehingga barangnya mahal. Satunya lagi bicara tentang kesempatan untuk mendapatkan rupiah itu sendiri atau mungkin bekerja itu sendiri yang lumayan susah juga ," ungkap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Kesenjangan antara data makro dan mikro ini menjadi catatan kritis bagi keberlangsungan stamina ekonomi Indonesia di kuartal berikutnya. Wahyu menutup paparannya dengan menekankan pentingnya lapangan kerja berkualitas untuk memvalidasi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pertumbuhan ini menurut netizen dalam tanda kutip tidak seorganik itu karena mereka sendiri harus mengorbankan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan secara resmi pada Selasa (5/5/2026) bahwa ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas periode tahun sebelumnya. PDB atas dasar harga konstan tercatat berada pada level Rp 3.447,7,5 triliun.
"Saatnya menyelaraskan statistik pemerintah dengan denyut nadi ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya manis di atas kertas, tetapi juga nyata di kehidupan sehari-hari," tutup Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 bila dibandingkan dengan kuartal I-2026 atau secara year-on-year mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
