BPS Catat Indeks Ketimpangan Gender Indonesia Membaik pada 2025

BPS Catat Indeks Ketimpangan Gender Indonesia Membaik pada 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mencapai angka 0,402 pada tahun 2025 dalam rilis di Jakarta pada Selasa (5/5/2026). Capaian ini menunjukkan tren penurunan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,421.

Data yang dilansir dari Money menunjukkan bahwa IKG mengukur tiga dimensi utama yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Penurunan nilai indeks ini menjadi sinyal positif bagi kondisi kesetaraan gender di tanah air yang terus mengalami perbaikan konsisten sejak periode 2020.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa angka indeks yang mengecil mencerminkan kondisi ketimpangan yang semakin rendah. Ia menegaskan bahwa meskipun masih ada jarak antara laki-laki dan perempuan, situasinya saat ini menunjukkan progres yang signifikan.

"Artinya, masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya sejumlah indikator kesehatan, termasuk penurunan angka kelahiran yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan. Tercatat indikator melahirkan di luar fasilitas kesehatan menyusut dari angka 0,094 pada 2024 menjadi 0,077 pada tahun 2025.

Sektor politik juga menunjukkan penyempitan jarak gender di mana persentase keterwakilan anggota legislatif antara laki-laki dan perempuan semakin berimbang. Gap tersebut kini berada di angka 55,44 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 57,82 persen.

Selain aspek pemberdayaan, sektor ketenagakerjaan mencatatkan kenaikan partisipasi aktif perempuan di dunia kerja. Berdasarkan data Sakernas Agustus, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik dari 56,42 pada 2024 menjadi 56,63 pada 2025.

Namun, disparitas kesetaraan gender masih menjadi tantangan di tingkat kewilayahan karena IKG di 21 provinsi masih melampaui rata-rata nasional. Ketimpangan yang lebih besar cenderung ditemukan pada provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur.

"Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan nilai IKG tertinggi (0,584) sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IKG terendah yakni 0,144," tutup Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Artikel terkait

Rekomendasi