Pemerintah Indonesia melalui PT Pupuk Indonesia tengah menjajaki rencana pembangunan pabrik pupuk di Laos sebagai langkah strategis untuk menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku potas yang mencapai 60 juta dolar AS per tahun.
Rencana investasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Thongsavan Phomvihane, di Kompleks Istana Wapres, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Aminuddin Ma'ruf menjelaskan bahwa pendirian fasilitas produksi di negara tetangga tersebut bertujuan mengoptimalkan ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah di Laos.
"Ya salah satunya itu ya, untuk mengurangi ketergantungan bahan baku yang ada, yang ada di Laos, mungkin salah satu peluang investasi yang perlu kita jajaki adalah pendirian pabrik pupuk di sana untuk mengurangi biaya bahan baku," kata Aminuddin Ma'ruf, Wakil Kepala BP BUMN.
Aminuddin menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan lanjutan dengan melibatkan perusahaan negara terkait untuk menindaklanjuti pembicaraan tingkat tinggi tersebut.
"Tadi sudah menyampaikan kepada Dubes Laos yang untuk Indonesia untuk kami jajaki follow up meeting selanjutnya yang nanti kami juga akan melibatkan BUMN-BUMN terkait langsung," ucap Aminuddin Ma'ruf, Wakil Kepala BP BUMN.
Diskusi mengenai hilirisasi industri pupuk ini menjadi poin utama dalam audiensi yang berlangsung selama kurang lebih 40 menit antara pimpinan kedua negara tersebut.
"Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya ya," ucap Aminuddin Ma'ruf, Wakil Kepala BP BUMN.
Sebelumnya pada Senin (4/5/2026), Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga telah menerima Thongsavan Phomvihane untuk membahas penguatan kemitraan menjelang 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan kedua negara baik di bidang politik, ekonomi, maupun people-to-people contact,” ujar Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Selain sektor investasi, kedua menteri tersebut sepakat untuk mengaktifkan kembali Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) serta berkolaborasi dalam pemberantasan kejahatan lintas negara seperti penipuan daring.
