Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi adanya kesepakatan kerja sama komoditas nikel antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada KTT Asean pekan lalu. Kerja sama strategis ini dilakukan melalui mekanisme antar-pengusaha untuk memperkuat rantai pasok industri nikel di kawasan Asia Tenggara.
Skema kolaborasi yang dijalankan bersifat hubungan bisnis ke bisnis (B2B) dan bukan merupakan kerja sama antar-pemerintah secara langsung. Dilansir dari Ekonomi, upaya ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi cadangan nikel besar milik Filipina dengan kekuatan industri pengolahan yang telah berkembang di Indonesia.
"Dalam pembahasan antarpimpinan bilateral tidak ada soal nikel. Yang ada itu adalah B2B antara pengusaha Indonesia dengan teman-teman pengusaha Filipina," kata Bahlil, Menteri ESDM.
Penegasan Bahlil didasari pada potensi akumulasi cadangan kedua negara yang sangat signifikan di tingkat global. Filipina diketahui memiliki cadangan melimpah namun masih minim industri pendukung, berbanding terbalik dengan posisi Indonesia saat ini.
"Kalau diakumulasikan, total cadangan [nikel] Indonesia dan Filipina itu lebih dari 60% dari keseluruhan di dunia. Sehingga, secara bisnis juga terbuka saja asalkan nilai ekonomisnya dipertimbangkan secara matang," kata Bahlil, Menteri ESDM.
Data United States Geological Survey (USGS) 2026 memperlihatkan dominasi kedua negara dalam sektor ini. Indonesia tercatat menguasai 44,5 persen cadangan nikel dunia atau sekitar 62 juta ton, sedangkan Filipina memegang 3,4 persen atau 4,8 juta ton.
Kemitraan ini secara formal dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA). Kesepakatan tersebut dilakukan di sela-sela KTT AECC ke-27 di Cebu, Filipina.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa inisiatif ini merupakan pembentukan Indonesia-Philippines Nickel Corridor. Platform tersebut dirancang sebagai jembatan terstruktur yang menyatukan pasokan bijih hulu dari Filipina ke fasilitas smelter di Indonesia.
"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Cakupan kerja sama meliputi pertukaran informasi demi stabilisasi perdagangan nikel regional dan global. Selain itu, kedua pihak sepakat melakukan pengembangan teknologi hilirisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ekosistem industri yang berkelanjutan.
