Pemerintah Indonesia resmi memulai pengiriman ekspor pupuk urea ke Australia secara bertahap dengan total nilai komoditas mencapai Rp 7 triliun. Pengiriman perdana yang mencakup 47.250 ton pupuk senilai Rp 600 miliar telah dilaksanakan di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis (14/5/2026) lalu, dilansir dari Detik Finance.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pengiriman komoditas tersebut dilakukan melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia lewat PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur. Volume ekspor ke Negeri Kangguru tersebut ditargetkan akan terus ditingkatkan secara berkala.
"Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton, " kata Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Langkah ekspansi pasar internasional ini direncanakan tidak hanya berhenti di Australia saja. Pemerintah Indonesia kini mulai mengarahkan fokus penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke beberapa negara strategis lain, termasuk India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.
"Selain itu, Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ungkap Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Ketersediaan surplus pupuk di dalam negeri diklaim sebagai dampak positif dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang membenahi tata kelola pupuk nasional. Pada awal masa jabatannya, Presiden Prabowo menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dari sebelumnya 4,55 juta ton, serta menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa membebani APBN.
"Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi, " kata Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Selain menurunkan harga, pemerintah turut melakukan deregulasi total terhadap 145 aturan lintas kementerian demi memotong jalur distribusi langsung ke petani. Pemerintah juga mereformasi mekanisme subsidi untuk menghapus inefisiensi biaya produksi, yang diproyeksikan menghemat anggaran hingga Rp 14 triliun.
Upaya pembenahan ini diperkuat dengan program revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis bernilai investasi Rp 72,84 triliun. Modernisasi pabrik lama berhasil menekan biaya produksi hingga 26 persen lebih rendah, dengan target total penghematan subsidi mencapai Rp 112 triliun hingga tahun 2035.
Beberapa proyek baru yang telah berjalan di bawah pemerintahan saat ini meliputi groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 serta revamping Pabrik Amoniak PKT-2 di Bontang pada 29 Januari 2026. Pemerintah kini juga tengah mengembangkan proyek methanol nasional berkapasitas 2,5 juta ton di Aceh dan Bontang dengan investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS guna menekan impor bahan baku industri.
