Indonesia dan Filipina resmi menyepakati kerja sama strategis di sektor industri nikel guna mengamankan rantai pasok mineral kritis global di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara APNI dan PNIA di Cebu pada Kamis (7/5/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable yang dilaksanakan dalam rangkaian KTT ke-48 Asean. Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat ketahanan energi melalui optimalisasi mineral nikel untuk mendukung transisi energi hijau di kawasan regional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa produk turunan nikel memiliki peran krusial dalam strategi penyimpanan energi nasional. Hal ini mencakup pengembangan baterai untuk kendaraan listrik maupun penyimpanan energi dari panel surya.
"Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi [energy storage], baik untuk baterai kendaraan listrik [EV] maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya," ujar Airlangga dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Jumat (8/5/2026).
Upaya hilirisasi ini diproyeksikan memberikan kontribusi langsung pada bauran energi bersih yang berkelanjutan. Sebagai bentuk implementasi, kedua negara akan membentuk Indonesia-Philippines Nickel Corridor untuk mengintegrasikan sektor hulu dan hilir.
"Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan [feedstock security] untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita," jelasnya.
Dilansir dari Ekonomi, kolaborasi ini menciptakan kekuatan dominan di pasar global karena kedua negara menguasai mayoritas produksi nikel dunia. Data United States Geological Survey (USGS) 2026 menunjukkan akumulasi produksi keduanya mencapai 73,6 persen pada tahun 2025.
Rincian produksi tersebut menempatkan Indonesia sebagai penyumbang terbesar dengan angka 66,7 persen atau sekitar 2,6 juta ton. Sementara itu, Filipina menyumbang 6,9 persen atau setara dengan 270.000 ton nikel dunia.
Lingkup kerja sama mencakup tiga poin utama, yakni pertukaran informasi perdagangan, pengembangan teknologi hilirisasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem industri nikel yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.
Guna mempercepat proses tersebut di tanah air, pemerintah berencana memacu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan ini akan difungsikan sebagai pusat investasi smelter dan inovasi teknologi pengolahan bahan baku baterai dengan standar internasional.
