Pemerintah Indonesia resmi membuka keran impor minyak mentah dari Rusia sebanyak 150 juta barel hingga akhir tahun 2026 melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas. Keputusan strategis ini dikonfirmasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) sebagaimana dilansir dari Suara.
Volume impor yang mencapai 150 juta barel tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara nasional. Pelaksanaan impor ini memanfaatkan payung hukum Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan/atau LPG untuk Ketahanan Energi Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Regulasi baru tersebut memberikan wewenang khusus kepada Badan Layanan Umum di bidang energi seperti Lemigas untuk melakukan impor langsung. Skema antar-pemerintah atau Government to Government diterapkan untuk memotong rantai birokrasi yang rumit sekaligus membuka jalur transaksi yang lebih aman.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai keterlibatan Lemigas dalam pengadaan pasokan energi dari Rusia ini.
"Salah satunya di antaranya (impor migas dari Rusia)," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Penunjukan Badan Layanan Umum ini dinilai sebagai langkah taktis pemerintah untuk mengeliminasi proses birokrasi yang panjang. Kerja sama pengadaan komoditas ini juga dapat ditindaklanjuti secara langsung ke tingkat bisnis pasca-kesepakatan antar-negara.
"Tujuannya apa? Agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Dan itu bisa G2G. Kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude, itu bisa langsung G2G dan ditindaklanjuti lewat G2B (Government to Business) lewat negara," kata Bahlil Lahadalia.
Kementerian ESDM langsung bergerak cepat untuk mematangkan teknis pelaksanaan impor setelah regulasi tersebut diterbitkan. Pihak kementerian mengagendakan pertemuan khusus guna melakukan koordinasi langsung dengan manajemen Lemigas.
"Hari ini, sebentar saya akan komunikasikan. Hari ini saya akan mulai bicara, karena arahan Bapak Presiden lewat Perpres itu bahwa impor sektor energi yang meliputi crude, BBM, ataupun LPG diharapkan agar bisa dikelola oleh BLU. Dalam hal ini Lemigas," pungkas Bahlil Lahadalia.
