Pemerintah Indonesia resmi menyepakati pembelian 150 juta barel minyak mentah dari Rusia guna memperkuat ketahanan energi nasional pada Rabu (6/5/2026). Langkah strategis ini diambil menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow beberapa waktu lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pasokan tersebut bertujuan menjaga stabilitas energi dalam negeri di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah. Penyaluran minyak mentah ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2026 mendatang.
"Crude-nya yang sudah. Kalau LPG kan saya katakan bahwa potensinya ada. Tapi kalau crude sudah ada kesepakatan, ya," ujar Bahlil, Rabu (6/5/2026) di Jakarta sebagaimana dilansir dari finance.detik.com.
Mengenai skema transaksi, Bahlil menegaskan bahwa kerja sama tersebut dilakukan melalui mekanisme antarperusahaan (B2B). Meski demikian, detail harga pembelian tidak dibuka kepada publik karena sensitivitas informasi tersebut.
"Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Untuk (minyak mentah asal) Rusia sebentar lagi masuk ya," ujar Bahlil usai acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa, Sabtu (2/5/2026).
Menteri ESDM juga menambahkan bahwa kesepakatan tersebut murni dilakukan demi kepentingan stok nasional tanpa bermaksud mendalami isu-isu berbahaya lainnya.
"Itu B2B saja. Nanti kita bicarakan ya. Saya nggak mau terlalu mendalam gitu, bahaya itu," tutur Bahlil.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan negaranya siap memenuhi kebutuhan energi Indonesia meskipun sedang menghadapi sanksi dari Uni Eropa. Tolchenov menganggap sanksi tersebut ilegal dan tidak menghalangi komitmen Rusia kepada mitra strategisnya.
"Kami siap memasok minyak dan gas kepada teman-teman kami, dan Indonesia adalah salah satu teman dan mitra strategis kami. Jadi, kami mengikuti perjanjian-perjanjian ini," kata Dubes Tolchenov di Jakarta, Senin malam.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihak Rusia dan Indonesia sedang mematangkan teknis implementasi dari pembicaraan yang telah dilakukan di Moskow.
"Sekarang kita hanya perlu melihat bagaimana cara mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan tersebut," ujar Dubes Rusia itu dilansir dari Antara.
Kementerian Luar Negeri RI turut memberikan penegasan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keamanan energi bagi rakyat Indonesia. Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyebut kerja sama tetap dijalin dengan berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat.
"Di tengah kondisi geopolitik yang sangat dinamis saat ini, kita perlu mengamankan ketahanan energi sebagai kepentingan nasional yang sangat mendesak dan kita bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat dan Rusia," kata Vahd Nabyl A. Mulachela, Selasa (30/4/2026).
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa ketahanan energi Indonesia saat ini menempati peringkat kedua terbaik di dunia berdasarkan analisis JP Morgan. Indonesia dinilai lebih tangguh menghadapi krisis energi global dibandingkan negara-negara maju.
"Tapi kalau kita lihat dari ketahanan energi kita itu amat kuat itu nomor 2 tuh kalau sebelah kanan tuh ketahanan energi terhadap krisis energi global. Walau krisis global kita nomor 2 paling kuat dibanding negara-negara lain bahkan di atas Amerika, China, Australia dan lain-lain," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (5/5/2026) dikutip dari kompas.tv.
