Pemerintah Indonesia tengah menjajaki peluang investasi pembangunan pabrik pupuk di Laos guna memperkuat ketahanan bahan baku nasional. Rencana strategis ini dibahas saat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Laos Thongsavan Phomvihane di Jakarta pada Selasa (5/5/2026).
Langkah ekspansi ini bertujuan untuk memangkas ketergantungan pada rantai pasok bahan baku pupuk yang selama ini diimpor dari negara tersebut. Dilansir dari Nasional, proyek pembangunan pabrik di Laos kini sedang memasuki tahap pembahasan awal antar kedua negara.
Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Aminuddin Ma'ruf memberikan penjelasan mengenai urgensi pendirian fasilitas produksi tersebut di wilayah Laos. Inisiatif ini dipandang sebagai solusi untuk mengefisiensikan struktur biaya operasional BUMN pupuk.
"Ya salah satunya itu ya, untuk mengurangi ketergantungan bahan baku yang ada, yang ada di Laos, mungkin salah satu peluang investasi yang perlu kita jajaki adalah pendirian pabrik pupuk di sana untuk mengurangi biaya bahan baku," kata Aminuddin, Wakil Kepala BP BUMN.
Aminuddin menuturkan bahwa pembicaraan lebih lanjut akan segera dilaksanakan dengan melibatkan perusahaan negara yang berkompeten. Pihak Indonesia telah berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik Laos untuk mengatur pertemuan teknis lanjutan.
"Tadi sudah menyampaikan kepada Dubes Laos yang untuk Indonesia untuk kami jajaki follow up meeting selanjutnya yang nanti kami juga akan melibatkan BUMN-BUMN terkait langsung," ucap Aminuddin, Wakil Kepala BP BUMN.
Dalam pertemuan diplomatik yang berlangsung selama kurang lebih 40 menit tersebut, Wapres Gibran menekankan pentingnya hilirisasi industri pupuk. Fokus utama kerja sama ini tertuju pada PT Pupuk Indonesia yang mencatatkan nilai impor potas dari Laos mencapai 60 juta dolar AS per tahun.
"Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya ya," ucap Aminuddin, Wakil Kepala BP BUMN.
Agenda investasi ini diharapkan tidak hanya mengamankan pasokan potas bagi industri dalam negeri, tetapi juga mempererat hubungan ekonomi kedua negara melalui pengembangan sektor manufaktur di Laos.
