Sektor industri keramik nasional mengalami tekanan berat akibat kombinasi gangguan pasokan gas dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sepanjang empat bulan pertama tahun 2026. Kondisi ini dilaporkan menggerus daya saing produk dalam negeri di pasar internasional.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mencatat bahwa nilai tukar rupiah ditutup melemah 30 poin ke level Rp 17.424 per dollar AS pada Selasa (5/5/2026). Dilansir dari Money, depresiasi mata uang ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah.
Ketua ASAKI, Edy Suyanto, menyoroti penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT) sebagai kendala utama yang dihadapi produsen. Di wilayah Jawa Bagian Barat, realisasi pasokan pada April 2026 merosot hingga 37,5 persen, yang merupakan titik terendah dalam lima tahun terakhir.
Defisit pasokan ini memaksa pelaku industri membayar harga gas pada kisaran 11,5 hingga 12 dollar AS per MMBTU. Angka tersebut menunjukkan lonjakan lebih dari 60 persen dibandingkan tarif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dipatok pemerintah sebesar 7 dollar AS per MMBTU.
Beban operasional semakin berat mengingat biaya energi menyerap porsi 35 hingga 38 persen dari total struktur produksi keramik. Selain harga yang mahal, transaksi gas yang masih menggunakan dollar AS memperparah kerugian akibat selisih kurs saat rupiah melemah.
“Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri menghadapi kenaikan biaya produksi sekaligus kerugian akibat kurs,” kata Edy lewat keterangan pers diterima Kompas.com, Selasa malam.
Data perbandingan menunjukkan posisi produsen Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang memiliki harga gas industri di kisaran 9,5 hingga 9,9 dollar AS per MMBTU. ASAKI kini mendesak Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PT PGN untuk segera menjamin kepastian pasokan energi.
Asosiasi juga mengajukan permohonan agar skema pembayaran gas dialihkan ke mata uang rupiah guna memitigasi risiko fluktuasi valuta asing. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan menjaga tren ekspansi industri keramik nasional.
