Pelaku industri pariwisata dan maskapai di Belanda mendesak pemerintah setempat pada Rabu (20/5/2026) untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak penerbangan yang dinilai memberatkan masyarakat.
Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran karena berpotensi menjadikan Belanda sebagai negara dengan pajak tiket pesawat tertinggi di Uni Eropa mulai tahun depan, sebagaimana dilansir dari Detik Travel.
Berdasarkan survei Markteffect terhadap 1.000 responden, sekitar dua pertiga warga cemas perjalanan udara menjadi tidak terjangkau, sementara 71 persen menilai transportasi udara harus tetap bisa diakses masyarakat berpenghasilan rendah.
Kondisi ini mendorong Asosiasi Agen Perjalanan dan Operator Tur Belanda (ANVR) meluncurkan kampanye 'Gelijke Vliegtaks' dengan dukungan dari sejumlah perusahaan besar seperti TUI, Corendon, Transavia, dan KLM.
Direktur ANVR, Frank Radstake, menjelaskan bahwa liburan tahunan merupakan momen penting bagi banyak keluarga untuk beristirahat dan berkumpul bersama.
"Pada 2027, pajak penerbangan jarak jauh di Belanda akan naik dari sekitar 30 euro (Rp 618 ribu) menjadi 72 euro (Rp 1,4 juta) per tiket. Kenaikan 140 persen itu menjadi beban besar bagi wisatawan, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga," ujar Frank Radstake, Direktur ANVR.
ANVR juga membandingkan bahwa pada 2027, keluarga beranggotakan empat orang yang terbang ke Turki dari Belanda harus membayar pajak lebih dari 190 euro, sedangkan dari Belgia hanya sekitar 40 euro.
Perbedaan tarif yang signifikan ini dinilai dapat mendorong warga Belanda memilih berangkat dari bandara di negara tetangga demi menghemat biaya perjalanan.
"Perbedannya memang tidak selalu terlihat langsung oleh konsumen, tetapi tambahan biaya itu akan sangat terasa bagi individu maupun keluarga," kata Frank Radstake, Direktur ANVR.
Langkah penolakan ini juga mendapat dukungan dari pihak maskapai penerbangan nasional Belanda yang mengkhawatirkan dampak penurunan jumlah penumpang di bandara domestik.
"Wisatawan Belanda akan terbebani secara finansial atau memilih berangkat dari bandara di luar negeri," ungkap Marjan Rintel, Presiden dan CEO KLM.
Pihak maskapai menilai perpindahan rute liburan masyarakat ke luar negeri tidak akan memberikan dampak positif bagi perbaikan iklim global.
"Itu tidak memberi manfaat bagi iklim dan jika wisatawan serta pelaku bisnis pergi, sejumlah rute penerbangan bisa hilang. Rencana ini perlu dipertimbangkan kembali agar pajak penerbangan Belanda tetap sejalan dengan negara-negara tetangga," lengkap Marjan Rintel, Presiden dan CEO KLM.
