Sektor angkutan penyeberangan nasional saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat lonjakan biaya operasional yang signifikan. Kondisi ini terjadi di tengah tren peningkatan jumlah penumpang yang cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Ekonomi, jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) mencapai 46,26 juta orang pada 2024. Angka ini kemudian meningkat menjadi 51,82 juta orang pada 2025.
Tren kenaikan terus berlanjut hingga kuartal I/2026 dengan total penumpang mencapai 14,86 juta orang. Secara persentase, moda penyeberangan mencatat lonjakan paling tinggi dibandingkan transportasi lainnya, yakni mencapai 100,99% secara bulanan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, mengungkapkan bahwa industri kini terbebani kenaikan hampir seluruh komponen biaya operasional.
"Kondisi industri angkutan penyeberangan saat ini memang cukup berat. Hampir seluruh komponen biaya operasional mengalami kenaikan, mulai dari bahan bakar, spare parts, docking kapal, logistik, perlengkapan keselamatan, hingga biaya bunga perbankan," ujar Khoiri kepada Ekonomi, Kamis (7/5/2026).
Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini berada di atas Rp17.000 per dolar AS menjadi faktor utama. Selain itu, harga minyak dunia yang masih bertahan di level tinggi, yakni di atas US$107 per barel, turut memperburuk struktur biaya perusahaan.
"Keselamatan pelayaran membutuhkan investasi dan biaya yang sangat besar. Operator penyeberangan tetap berkomitmen menjaga standar keselamatan dan pelayanan masyarakat," kata Khoiri.
Usulan Penyesuaian Tarif
Gapasdap mencatat bahwa tarif yang berlaku saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 31,8% dibandingkan kebutuhan biaya operasional riil berdasarkan perhitungan tahun 2019. Selisih tersebut diperkirakan makin melebar dengan kondisi ekonomi terkini.
Asosiasi telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan pada 20 April 2026 untuk mendesak percepatan penyesuaian tarif. Selain tarif, pelaku usaha juga mengharapkan stimulus berupa pengurangan biaya kepelabuhanan dan keringanan pajak.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga mengakui adanya tekanan tersebut. Meskipun menggunakan BBM subsidi, kenaikan biaya logistik dan jasa transportasi pengangkut BBM tetap memengaruhi pengeluaran perusahaan secara keseluruhan.
Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menyebut biaya bahan bakar berkontribusi sekitar 30% hingga 40% dari total operasional kapal. Pihaknya kini fokus melakukan mitigasi melalui efisiensi operasional dan optimalisasi armada.
"ASDP terus melakukan langkah mitigasi melalui efisiensi operasional, optimalisasi utilisasi armada, penguatan digitalisasi layanan, serta pengendalian biaya agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, aman, dan andal," ujar Windy.
Tantangan Operasional di Lintasan Utama
Khoiri Soetomo menambahkan bahwa beban operasional paling berat dirasakan pada lintasan dengan antrean tinggi seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk. Kapal seringkali harus tetap menyalakan mesin bantu saat menunggu giliran sandar di dermaga.
"Kapal harus tetap beroperasi. Namun, utilisasi tidak selalu optimal karena jumlah kapal yang dapat dilayani dermaga masih terbatas," kata Khoiri.
Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, menilai evaluasi tarif perlu dilakukan jika kondisi keuangan operator sudah mengancam standar keselamatan. Ia menekankan pentingnya antisipasi sebelum terjadi masalah fatal di lapangan.
"Jangan sampai terjadi masalah dulu baru pemerintah beraksi. Harus diantisipasi dan mitigasi dari sekarang untuk keberlanjutan bisnis dan juga keselamatan penumpang," ujar Faisal.
Hingga saat ini, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, belum memberikan keterangan resmi terkait langkah pemerintah merespons keluhan para pelaku usaha penyeberangan tersebut.
