Menteri Keuangan Purbaya menyiapkan skema insentif yang lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel di Indonesia pada Selasa (5/5/2026). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan nikel nasional yang melimpah sekaligus mendorong percepatan program hilirisasi industri baterai di dalam negeri.
Dilansir dari Detik Oto, mayoritas mobil listrik yang beredar di pasar Indonesia saat ini justru masih menggunakan baterai jenis Lithium Ferro Phosphate (LFP). Beberapa merek yang menggunakan teknologi non-nikel tersebut antara lain BYD, Wuling, Chery, hingga VinFast, sedangkan penggunaan nikel lebih banyak ditemukan pada kendaraan jenis hybrid seperti Toyota Innova Zenix.
Pemerintah kini sedang mengkaji secara mendalam instrumen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebagai komponen utama insentif tersebut. Skema pemberian subsidi ini dipastikan akan memiliki perbedaan nilai yang signifikan berdasarkan jenis teknologi baterai yang diusung oleh masing-masing pabrikan otomotif.
"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemama," ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA.
Purbaya menekankan bahwa pembedaan besaran subsidi ini dikhususkan untuk kendaraan listrik murni (EV) dan bukan untuk segmen kendaraan hybrid. Rincian teknis mengenai mekanisme tersebut nantinya akan dipaparkan lebih lanjut oleh pihak Kementerian Perindustrian.
"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," tambah Purbaya.
Prioritas pemberian insentif yang lebih tinggi untuk baterai nikel merupakan langkah strategis agar kekayaan alam Indonesia memiliki nilai tambah. Pemerintah ingin memastikan bahwa produk hasil hilirisasi nikel terserap secara maksimal oleh pasar otomotif domestik.
"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kita kepakai," jelas Purbaya.
Kebijakan ini juga menjadi respons pemerintah dalam menghadapi persaingan teknologi baterai global, terutama setelah dominasi China pada penggunaan baterai non-nikel. Langkah ini diambil untuk membuktikan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem baterai dunia yang sempat diragukan oleh media internasional.
"Dulu saya baca di Economist, judulnya apa? Mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang. Karena China pakai bukan nikel, kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa kepakai, dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," tegas Purbaya.