Pemerintah bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menyiapkan integrasi pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Banyuasin, sebagai simpul hilirisasi internasional pada Rabu (13/5/2026). Dilansir dari Kompas, rencana ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh kementerian terkait bersama perusahaan pelat merah.
Sinergi tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemprov Sumatra Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Proyek ini bertujuan mempercepat distribusi komoditas unggulan dari wilayah Sumatra Selatan dan sekitarnya menuju pasar global.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menekankan bahwa penguatan infrastruktur konektivitas menjadi syarat mutlak untuk mendukung strategi investasi nasional. Menurutnya, akses transportasi yang mumpuni akan mempermudah aliran logistik hasil industri hilirisasi.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari penyempurnaan rencana besar pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sebagai pelabuhan internasional sekaligus simpul hilirisasi di Sumatra Selatan,” ujar Todotua.
Provinsi Sumatra Selatan dinilai memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor energi, migas, hingga perkebunan kopi dan karet. Integrasi akses tol ini dirancang untuk menghubungkan sumber komoditas tersebut dengan jaringan utama Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari penyempurnaan rencana besar pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sebagai pelabuhan internasional sekaligus simpul hilirisasi di Sumatra Selatan,” ujar Todotua.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Edward Candra, menegaskan status pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihak pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan lahan serta membahas skema pembangunan secara mendalam.
“Pelabuhan ini masih menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional, lahannya telah disiapkan, dan skema pembangunannya juga telah dibahas,” tutur Edward.
Dukungan penuh diberikan oleh Pemprov Sumatra Selatan dalam memfasilitasi kebutuhan proyek serta menyelesaikan berbagai potensi kendala di lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran kerja sama strategis antara pemerintah dan BUMN.
Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menjelaskan bahwa penyambungan akses tol ke Tanjung Carat sangat krusial bagi optimalisasi fungsi JTTS. Sebagai pengelola, pihak perusahaan ingin memastikan tol berfungsi efektif sebagai penghubung kawasan ekonomi strategis.
“Sebagai pengembang dan pengelola JTTS, Hutama Karya melihat rencana ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi jalan tol sebagai penghubung kawasan strategis,” ujar Koentjoro.
Langkah kolaborasi antar instansi ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan konektivitas menuju pelabuhan tersebut. Percepatan proyek ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi dunia usaha dan masyarakat di wilayah Sumatra Selatan.
