Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan potensi besar investasi karbon hutan tropis Indonesia kepada investor global dalam forum International Emissions Trading Association (IETA) di New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026).
Langkah diplomasi ekonomi ini bertujuan membangun kemitraan strategis dalam tata kelola perdagangan karbon yang kredibel dan transparan sesuai standar internasional, sebagaimana dilansir dari Lestari.
Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase baru pengelolaan hutan yang tidak lagi sekadar berfokus pada hasil kayu, namun juga mengoptimalkan nilai karbon dan keanekaragaman hayati.
"Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektare hutan tropis, membuka peluang kemitraan global untuk investasi iklim dan pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan," kata Raja Juli, Menteri Kehutanan.
Sektor kehutanan kini didukung oleh payung hukum Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 yang menjamin kepastian bagi pelaku usaha dalam mengelola kredit karbon di kawasan konsesi.
Skema multiusaha kehutanan juga mulai didorong agar pemegang izin dapat mendiversifikasi pendapatan dari jasa lingkungan, ekowisata, hingga produk bioekonomi seperti biomassa.
"Pendekatan multiusaha kehutanan akan meningkatkan daya tarik investasi karena memberikan diversifikasi pendapatan sekaligus memperkuat aspek Environmental, Social, and Governance dalam model bisnis kehutanan Indonesia," jelas Raja Juli, Menteri Kehutanan.
Komitmen Indonesia dalam penguatan tata kelola ini juga ditunjukkan melalui operasionalisasi Sistem Registri Nasional (SRN) serta target ambisius Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, memberikan dukungan terhadap regulasi baru tersebut yang dianggap mampu mengakselerasi pasar karbon di sektor kehutanan nasional.
"Kami ingin memastikan bahwa kredit karbon yang dihasilkan dari hutan Indonesia diakui secara global dan memberikan manfaat nyata bagi ekologi serta ekonomi masyarakat," ujar Soewarso, Ketua Umum APHI.
Pihak kementerian menekankan bahwa forum di New York merupakan momentum vital untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi karbon berbasis kehutanan dunia.
"Indonesia tidak menawarkan bantuan, melainkan kemitraan strategis yang didukung komitmen pemerintah, kepastian regulasi, dan potensi sumber daya hutan tropis yang sangat besar," beber Ristianto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemhut.
Acara bertajuk Business Forum on Carbon Market and Forest Products ini dihadiri oleh para pemimpin organisasi lingkungan dan lembaga keuangan global seperti Bloomberg, S&P Global, hingga Verra.
