“Kita ini bangsa yang makan tahu tempe, tapi kedelainya impor.”
PERNYATAAN Titiek Soeharto terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menggambarkan ironi besar ekonomi pangan Indonesia.
Negeri yang menjadikan tempe dan tahu sebagai makanan harian rakyat justru masih bergantung pada kedelai impor hingga sekitar 85–90 persen kebutuhan nasional.
Ketika rupiah melemah hingga mendekati Rpm17.500 per dolar AS pada Mei 2026, kegelisahan itu kembali muncul.
Harga kedelai impor naik, biaya produksi pengrajin meningkat, ukuran tempe mengecil, harga tahu merangkak, dan warung-warung kecil mulai menaikkan harga jual.
Lagi-lagi rakyat kecil menjadi pihak pertama yang menerima efek rambatan gejolak global.
Padahal kebutuhan kedelai nasional diperkirakan mencapai sekitar 3 juta ton per tahun, sementara produksi domestik sering kali hanya berkisar 300–500 ribu ton.
Sisanya harus ditutup melalui impor, terutama dari Amerika Serikat dan Brasil.
Ketika kurs rupiah melemah 5–10 persen saja, dampaknya langsung terasa sampai ke pasar tradisional dan dapur rumah tangga.
Ironinya, narasi tentang kedelai sebenarnya sudah sangat panjang.
Kajian akademik dilakukan, seminar ketahanan pangan digelar, diskusi tentang swasembada muncul hampir setiap tahun, dan setiap kali rupiah melemah isu tahu-tempe kembali menjadi berita utama.
Namun hasil akhirnya hampir selalu sama: impor tetap menjadi solusi utama.
Masalahnya bukan karena Indonesia tidak mampu menanam kedelai. Banyak perguruan tinggi menghasilkan varietas unggul.
Teknologi budidaya tersedia. Lahan potensial juga masih ada di berbagai daerah.
Namun seluruh mata rantai kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Petani enggan menanam kedelai karena margin keuntungan kalah dibanding jagung atau padi.
Pengrajin tahu dan tempe memilih kedelai impor karena ukuran bijinya lebih besar, kualitasnya stabil, dan hasil produksinya lebih efisien.
Pemerintah akhirnya lebih fokus menjaga stabilitas harga jangka pendek dibanding membangun ketahanan jangka panjang.
Akibatnya, impor menjadi pilihan paling praktis dan paling cepat. Di sinilah persoalan besarnya: Indonesia terlalu lama mengelola kedelai sebagai masalah rutin tahunan, bukan sebagai agenda strategis nasional.
Kajian banyak, Orkestra Tidak Ada
Yang menarik, hampir semua pihak sebenarnya sudah memahami masalah ini. Akademisi berbicara tentang ketahanan pangan.
Ekonom mengingatkan risiko kurs dan impor. Politisi menyampaikan keprihatinan.
Pengrajin tahu-tempe terus mengeluh. Tetapi semuanya berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestra nasional yang kuat.
Indonesia seperti terjebak dalam budaya reaktif. Ketika harga naik, semua ribut. Ketika harga stabil, semua kembali diam.
Padahal negara-negara yang berhasil membangun kemandirian pangan biasanya memiliki peta jalan jangka panjang yang konsisten selama bertahun-tahun, bahkan lintas pemerintahan.
Karena itu, tahu dan tempe sesungguhnya bukan hanya isu pangan. Ini adalah isu kedaulatan ekonomi.
Bayangkan, makanan rakyat paling sederhana saja sangat tergantung pada kurs dolar dan geopolitik global.
Jika perang dagang membesar, distribusi global terganggu, atau harga komoditas melonjak, maka dampaknya langsung masuk ke dapur rakyat kecil.
Tanpa keberanian membangun sistem yang konsisten dan jangka panjang, maka kajian akan tetap menjadi dokumen, seminar hanya menjadi seremoni, dan tahu-tempe akan terus dibicarakan setiap kali rupiah melemah.
Lalu setelah itu, bangsa ini kembali lupa—sampai krisis berikutnya datang lagi.
Apa yang harus dilakukan masyarakat?
Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat juga tidak bisa hanya menunggu solusi pemerintah.
Ketika rupiah melemah dan harga pangan impor naik, rumah tangga perlu mulai membangun pola adaptasi ekonomi yang lebih tahan guncangan.
Langkah pertama adalah mulai memperluas diversifikasi pangan.
Bukan berarti berhenti mengonsumsi tahu dan tempe, tetapi membuka ruang bagi pangan lokal lain seperti kacang hijau, kacang tunggak, sorgum, singkong, maupun umbi-umbian.
Semakin sempit pilihan pangan masyarakat, semakin besar tekanan ketika satu komoditas terganggu.
Langkah kedua adalah membangun ketahanan dapur melalui pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih disiplin.
Ketika harga pangan mudah bergejolak akibat kurs dolar, masyarakat perlu mulai mengurangi pengeluaran konsumtif yang tidak prioritas dan memperbesar cadangan belanja kebutuhan pokok.
Banyak keluarga baru menyadari pentingnya manajemen keuangan ketika harga mulai melonjak.
Ketiga, masyarakat perkotaan dapat mulai memanfaatkan ruang sempit untuk urban farming sederhana.
Menanam cabai, tomat, atau sayuran pelengkap memang tidak langsung menyelesaikan masalah kedelai, tetapi langkah kecil seperti ini dapat membantu mengurangi tekanan belanja harian rumah tangga.
Di banyak negara, ketahanan pangan justru dibangun dari budaya rumah tangga yang produktif.
Keempat, generasi muda perlu mulai melihat sektor pertanian dan pangan sebagai peluang ekonomi modern, bukan pekerjaan tradisional semata.
Pertanian berbasis digital, pemasaran online produk pangan, hingga pengolahan makanan lokal sebenarnya membuka ruang usaha baru yang sangat potensial.
Jika semua anak muda menjauhi sektor pangan, maka ketergantungan impor justru akan semakin dalam.
Kelima, masyarakat juga perlu menjadi konsumen yang lebih sadar terhadap produk lokal.
Banyak pelaku usaha kecil kalah bersaing bukan hanya karena kualitas, tetapi juga karena budaya konsumsi yang lebih mengagungkan produk impor.
Padahal ketahanan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh keberanian masyarakat mendukung rantai produksi domestik.
Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga budaya ekonomi masyarakat.
Sebab jika seluruh solusi hanya dibebankan kepada negara, sementara pola konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat tidak berubah, maka tahu dan tempe akan terus menjadi simbol ironi bangsa setiap kali rupiah melemah.
