Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai lebih memprioritaskan subsidi biodiesel bagi korporasi besar daripada mempercepat program peremajaan sawit rakyat pada Sabtu (9/5/2026).
Dilansir dari Ekonomi, organisasi ini merekomendasikan pengalihan porsi anggaran subsidi yang mendominasi tersebut untuk dialokasikan pada percepatan PSR, penguatan sarana prasarana petani, serta pengembangan industri hilir. Alokasi dana juga disarankan untuk mendukung program beasiswa dan riset di daerah penghasil.
Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo memberikan penegasan terkait fokus anggaran lembaga pengelola dana sawit tersebut dalam keterangan resminya.
"Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar," tegas Herman Boedoyo, Ketua ISEI Riau.
Herman menambahkan bahwa penggunaan dana tersebut seharusnya memiliki manfaat yang lebih luas bagi sektor perkebunan rakyat.
"...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar," ungkap Herman.
Tuntutan ini sebelumnya telah disampaikan dalam forum diskusi publik mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 di Pekanbaru pada Selasa (6/5/2026). Selain masalah subsidi, ISEI Riau mengkritik formula Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang menetapkan pembagian 96 persen untuk pusat dan hanya 4 persen bagi daerah.
Skema tersebut dinilai memperburuk ketimpangan fiskal bagi daerah penghasil seperti Riau yang harus menanggung dampak kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan. ISEI Riau juga mengusulkan penyertaan komponen biodiesel B50 dan produk turunan sawit lainnya dalam variabel perhitungan pembagian dana tersebut.
Secara ekonomi, program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa impor solar antara Rp157,28 triliun hingga Rp172,35 triliun pada tahun 2026. Namun, peningkatan kebutuhan domestik ini berisiko menurunkan volume ekspor CPO dan penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis perhitungan DBH.
Herman memaparkan konsekuensi dari pengurangan volume ekspor terhadap pendapatan daerah yang berasal dari sektor perkebunan tersebut.
"Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang," jelas Herman.
Guna mengatasi persoalan ini, ISEI Riau mendorong adanya sinergi antar pemerintah daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia untuk memberikan tekanan kebijakan kepada pemerintah pusat agar segera merevisi skema pembagian hasil.
"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.
