Kawasan pesisir utara Jakarta berada dalam status siaga menghadapi ancaman banjir rob yang diprediksi akan berlangsung hingga akhir Mei 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Megapolitan, fenomena alam ini diperkirakan menerjang dalam dua periode waktu yang berbeda.
Periode pertama ancaman pasang air laut ini diprakirakan terjadi antara tanggal 14 hingga 22 Mei 2026. Sementara itu, periode kedua diprediksi akan menyusul pada akhir bulan, tepatnya mulai tanggal 28 hingga 31 Mei 2026.
Hasil pemodelan menunjukkan bahwa ketinggian pasang laut dapat menyentuh angka 0,69 meter dari rata-rata permukaan laut atau mean sea level (MSL). Sejumlah titik krusial di pesisir Jakarta Utara masuk dalam daftar wilayah yang berpotensi terdampak luapan air tersebut.
Wilayah-wilayah tersebut meliputi Tanjungan Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Pasar Ikan, Ancol Marina dan JIS, Tanjung Priok, Kali Baru, hingga kawasan Marunda. Analisis risiko ini disusun dengan mempertimbangkan penurunan tanah dan kenaikan muka laut secara global.
Selain faktor pasang surut di Teluk Jakarta, kondisi elevasi pesisir juga menjadi variabel utama dalam pemodelan tersebut. Namun, dinamika di lapangan seperti kondisi tanggul dan anomali permukaan laut akibat gelombang tinggi tetap dapat mengubah situasi sewaktu-waktu.
Menanggapi potensi bencana ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiagakan berbagai langkah strategis guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Fokus utama saat ini adalah memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir di lapangan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyatakan bahwa pihaknya melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara terus melakukan pengoperasian pompa secara maksimal. Kesiapsiagaan petugas juga ditingkatkan melalui pemantauan rutin di titik rawan.
"Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara tetap melakukan penyiagaan dan pengoperasian pompa serta berbagai upaya antisipasi potensi banjir rob," ujar Ika.
Sebanyak 171 unit pompa stasioner yang tersebar di 56 lokasi berbeda di Jakarta Utara kini telah dalam posisi siaga penuh. Selain infrastruktur tetap, pemerintah juga menyiapkan unit pompa mobile untuk menjangkau area yang tidak terjangkau sistem pompa permanen.
Beberapa infrastruktur kunci yang dioptimalkan kinerjanya antara lain Pintu Air Marina, Rumah Pompa Pluit, serta Pompa Ancol. Selain itu, sistem polder di Muara Angke, Pasar Ikan, dan Kamal juga terus dipastikan dalam kondisi operasional yang baik.
Petugas Satuan Tugas (Satgas) SDA atau yang dikenal sebagai Pasukan Biru turut dikerahkan ke lapangan. Mereka memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan langsung guna memastikan kondisi genangan tetap terkendali dengan cepat.
"Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali," kata Ika.
Dampak Penurunan Muka Tanah di Pesisir
Ika menjelaskan bahwa persoalan banjir rob di Jakarta tidak lepas dari fenomena penurunan muka tanah yang terus terjadi. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan kerentanan wilayah pesisir saat air laut pasang maupun saat hujan turun.
"Dalam hal dampaknya terhadap lingkungan, penurunan tanah dapat memperluas daerah genangan banjir karena tidak berfungsinya saluran air akibat timbulnya daerah-daerah cekungan. Hal ini membuat sebuah wilayah menjadi lebih rentan banjir ketika hujan," jelasnya.
Munculnya cekungan-cekungan baru menyebabkan air tidak dapat mengalir secara alami menggunakan gaya gravitasi. Oleh sebab itu, Jakarta sangat bergantung pada sistem polder dan bantuan pompa mesin untuk membuang air menuju laut.
Selain ancaman banjir, penurunan tanah juga berisiko merusak struktur fisik bangunan di kawasan tersebut. Ika menambahkan bahwa gedung atau sarana jalan seringkali mengalami keretakan hingga kemiringan akibat tanah yang terus menyusut.
"Gedung ataupun bangunan dapat mengalami keretakan dan mengalami kemiringan, dan tidak optimalnya saluran air hingga kerusakan sarana jalan," tambahnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Dinas SDA telah membangun stasiun pemantauan penurunan tanah di beberapa lokasi strategis. Fasilitas ini berfungsi sebagai alat pemantauan sekaligus sistem manajemen risiko bencana untuk menghadapi kemungkinan terburuk di masa depan.
"Pemantauan dilakukan dengan dibangunnya stasiun pemantauan penurunan tanah. Selain monitoring, keberadaan stasiun pemantauan penurunan tanah ini juga sebagai manajemen risiko bencana penurunan tanah yang dapat menyebabkan banjir rob," tandas Ika.
