CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon melayangkan kritik tajam terhadap regulasi kripto dalam draf RUU Clarity Act dan platform Coinbase pada wawancara bersama Fox Business Network yang dilansir Yahoo Finance, Sabtu (30/5/2026).
Perselisihan ini dipicu oleh ketentuan dalam draf RUU yang memungkinkan platform kripto membayar imbal hasil atau bunga pada stablecoin berbasis dolar. Sektor perbankan konvensional menilai skema tersebut menyerupai penyimpanan deposito tanpa dibebani aturan ketat regulasi perbankan.
Dimon menggarisbawahi bahwa industri kripto tidak boleh memanfaatkan keuntungan sistem keuangan tanpa memikul tanggung jawab hukum yang setara dengan bank umum. Regulasi ketat tersebut mencakup aturan likuiditas dan persyaratan modal yang dihadapi perbankan setiap hari.
"Jika Anda ingin menjadi bank, jadilah bank," ujar Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.
Penegasan tersebut merujuk pada tuntutan agar platform digital seperti Coinbase patuh pada pengawasan ketat jika ingin mengelola dana simpanan pelanggan. Dimon menyatakan keberatan karena draf undang-undang pasar aset digital yang lolos dari Komite Perbankan Senat pada 14 Mei itu melonggarkan pengawasan esensial.
"Kita memiliki 84 regulator yang mengawasi kita. Kita hanya mengatakan itu harus adil dan setara. Titik," ujar Jamie Dimon.
Ia menolak draf aturan yang membebaskan penerbit stablecoin dari kewajiban antipencucian uang yang mengikat perbankan resmi. Menurutnya, sektor perbankan tidak dapat menerima regulasi yang mengabaikan Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) maupun prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC).
"RUU Clarity tidak melakukan apapun untuk AML dan BSA. Tidak ada perlindungan hukum. Bank tidak akan menerimanya seperti itu," ujar Jamie Dimon.
Meski mengkritik draf undang-undang tersebut, Dimon tidak menampik potensi masa depan stablecoin sebagai sistem pembayaran yang sah dan mencatat JPMorgan telah memiliki produk deposit coin sendiri. Langkah hukum melawan draf regulasi ini dinilainya sebagai upaya perlindungan sistem keuangan yang harus ditempuh.
"If we lose, we lose. We will still live. But this will be fought," ujar Jamie Dimon.
Dalam kesempatan terpisah yang dilansir idnfinancials.com, Dimon kembali menegaskan kesiapan industri perbankan konvensional untuk mengawal draf aturan ini hingga ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi.
"Kami akan melawannya. Jika kami kalah, kami kalah, dan kami akan tetap hidup," ujar Jamie Dimon.
Pernyataan keras tersebut juga menyasar pergerakan politik pro-kripto di Washington yang melibatkan dana besar dari pelaku industri digital. Dimon menuduh seorang individu telah menggelontorkan ratusan juta dolar AS demi meloloskan undang-undang yang menguntungkan platform kripto.
Di sisi lain, asosiasi perbankan dan industri kripto terus berselisih mengenai dampak pembayaran imbal hasil ini terhadap stabilitas simpanan nasabah di bank tradisional. Mengingat tekanan politik menjelang musim pemilu, RUU Clarity Act ditargetkan untuk segera dibawa ke sidang pleno Senat AS dalam beberapa pekan mendatang.
"Pada akhirnya, kita semua memiliki tujuan yang sama: meningkatkan kehidupan finansial warga Amerika. Jutaan warga Amerika percaya bahwa ini termasuk melestarikan program hadiah dan mengesahkan aturan yang jelas yang melindungi konsumen sambil menjaga Amerika tetap berada di garis depan inovasi keuangan. Sudah saatnya Senat membawa RUU CLARITY ke sidang pleno," ujar Faryar Shirzad, Coinbase Chief Policy Officer.
