PT Jamkrida Kaltim membukukan nilai penjaminan sebesar Rp110 miliar hingga April 2026 yang didominasi oleh portofolio penjaminan kredit produktif. Pencapaian ini diraih melalui strategi penguatan sektor konsumtif dan produktif di wilayah Kalimantan Timur, dilansir dari Keuangan pada Senin (1/6/2026).
Perusahaan daerah ini fokus menyasar segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penjaminan kredit modal kerja serta investasi. Skema penjaminan diberikan khusus untuk pembiayaan yang mengangsur pembayaran pokok dan bunga sampai masa tenor berakhir.
"Salah satunya menjalankan penjaminan kredit modal kerja dan kredit investasi untuk UMKM yang mengangsur pembayaran pokok dan bunga sampai dengan kredit lunas," ungkap Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim, Agus Wahyudin kepada Kontan, Senin (1/6/2026).
Kebijakan penjaminan ini memiliki batasan tertentu guna menjaga kualitas portofolio keuangan perusahaan. Manajemen menetapkan aturan ketat terkait model pembayaran kredit dari debitur yang bisa mendapatkan fasilitas penjaminan.
Agus menambahkan, pihaknya juga tidak memberikan penjaminan untuk kredit yang hanya membayar bunga saja dan pokok kredit di akhir periode. Lebih lanjut, dia mengatakan Jamkrida Kaltim akan tetap fokus menggarap sektor konsumtif dan produktif pada tahun ini.
Untuk memacu performa bisnis sepanjang tahun ini, perusahaan bersiap mengeksekusi sejumlah rencana strategis. Langkah tersebut mencakup pengurusan legalitas formal untuk program penjaminan pemerintah serta optimalisasi produk penjaminan multiguna.
Pada 2026, Agus juga sempat menyampaikan Jamkrida Kaltim akan menerapkan sejumlah strategi guna meningkatkan kinerja. Agus mengatakan perusahaan akan terus berupaya untuk mendapat izin dan legalitas menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia menyebut pihaknya juga akan berupaya mengoptimalkan kinerja melalui penjaminan kredit multiguna yang dinilai masih memiliki potensi pasar cukup besar.
Potensi pasar untuk segmen multiguna dinilai sangat potensial di wilayah tersebut. Hal ini didorong oleh besarnya jumlah pegawai pemerintahan yang membutuhkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan.
"Hal itu karena banyaknya Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota/Kabupaten yang memerlukan pembiayaan," katanya.
Selain sektor kredit konsumtif, lini bisnis penjaminan proyek konstruksi dan layanan jasa maritim turut menjadi target pengembangan usaha. Tingginya aktivitas pengiriman komoditas lokal membuka peluang pendapatan non-penjaminan baru bagi perusahaan.
Agus juga menyebut Jamkrida Kaltim akan mengoptimalkan penjaminan suretyship dan kredit konstruksi. Selain itu, perusahaan berupaya untuk menjalankan usaha jasa lainnya, berupa menjadi referal untuk asuransi marine cargo dan marine hull, karena cukup tingginya lalu lintas batu bara di Kaltim yang berpeluang menjadi pendapatan.
