PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatra Barat (Perseroda) atau PT Jamkrida Sumbar memperketat selektivitas penyaluran penjaminan pada sektor produktif demi menjaga kualitas bisnis yang berkelanjutan. Langkah strategis ini diambil pada Senin (1/6/2026) sebagai respons terhadap tingginya profil risiko debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengidentifikasi bahwa profil risiko debitur UMKM menjadi salah satu tantangan utama dalam penjaminan sektor produktif. Menanggapi kondisi tersebut, Jamkrida Sumbar memilih memfokuskan lini bisnis pada sektor yang aman dari fluktuasi ekonomi ekstrim.
"Namun, selektivitas tersebut bukan berarti mengurangi komitmen terhadap UMKM, melainkan memastikan penjaminan yang diberikan tetap berkualitas dan sehat secara berkelanjutan," kata Direktur Utama Jamkrida Sumbar Ibnu Fadhli kepada Kontan, Senin (1/6/2026).
Pihak manajemen kini mengandalkan penguatan prinsip kehati-hatian dalam proses penaksiran risiko bisnis. Langkah mitigasi ini dipertegas melalui analisis mendalam terhadap kemampuan bayar para debitur dan pengawasan ketat portofolio.
"Selain itu, melakukan diversifikasi sektor usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu, serta meningkatkan koordinasi dengan perbankan atau lembaga keuangan penyalur kredit sebagai mitra kerja. Ditambah, memperkuat manajemen risiko dan pencadangan klaim," ungkapnya.
Manajemen menegaskan komitmennya untuk tidak menghindari sektor produktif meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar. Sektor ini dinilai memberikan dampak turunan yang signifikan bagi perekonomian lokal.
"Sebab, memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan pelaku usaha lokal di Sumatera Barat," tuturnya.
Berdasarkan data internal perusahaan yang dilansir dari Keuangan, porsi penjaminan sektor produktif Jamkrida Sumbar mencapai 56,30 persen dari total nilai penjaminan hingga April 2026. Angka tersebut menunjukkan dominasi atas sektor konsumtif melalui penyaluran kredit modal kerja dan investasi via perbankan.
Tantangan industri ini juga bersumber dari faktor hulu berupa keterbatasan basis data debitur kecil. OJK mencatat banyak institusi penyalur pembiayaan UMKM belum terintegrasi dengan sistem informasi resmi keuangan.
"Ditambah, adanya konsentrasi portofolio pada sektor atau wilayah tertentu dapat meningkatkan risiko terjadinya pemburukan kualitas penjaminan," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, beberapa waktu lalu.
OJK selaku regulator terus merancang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan produktif secara aman. Salah satu strategi utamanya adalah membuka akses informasi kredit yang lebih luas bagi perusahaan penjamin.
"Upaya lainnya, yakni pengaturan mekanisme risk sharing antara perusahaan penjaminan dan kreditur, penetapan roadmap Lembaga Penjamin dengan focus penjaminan produktif, serta pemantauan secara berkala," ucap Ogi.
Secara agregat nasional, total outstanding penjaminan produktif di industri penjaminan telah menyentuh angka Rp 272,07 triliun per Maret 2026. Nilai ini merepresentasikan porsi sebesar 70,32 persen dari total outstanding keseluruhan industri yang mencapai Rp 386,87 triliun.
