Jawa Barat Dominasi Kasus PHK Nasional Hingga April 2026

Jawa Barat mendominasi jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK secara nasional sepanjang tahun berjalan hingga April 2026 akibat gejolak industri yang terdampak tensi geopolitik. Fenomena ini dipicu oleh ketergantungan sektor industri tertentu terhadap bahan baku impor yang harganya fluktuatif.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menjelaskan di kawasan Kuningan pada Senin (11/5/2026) bahwa sektor yang paling terdampak adalah industri dengan bahan baku minyak dan plastik. Kenaikan tensi di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menekan performa lapangan usaha tersebut sebagaimana dilansir dari Ekonomi.

"Yang pasti di daerah Jawa Barat, tentunya [industri] bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak dan plastik," ujar Saiful Hidayat, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Meskipun rincian nama perusahaan tidak disebutkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengeklaim terus melakukan langkah proaktif dalam memberikan hak-hak bagi tenaga kerja yang terdampak. Saat ini koordinasi dengan pemberi kerja dilakukan untuk memetakan potensi pengurangan karyawan di masa mendatang.

"Tugas kami adalah memastikan bahwa pekerja yang akan terdampak oleh PHK itu segera dapat dilayani dan mendapatkan haknya," tambah Saiful Hidayat, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Satu Data Ketenagakerjaan milik Kementerian Ketenagakerjaan, total buruh yang kehilangan pekerjaan mencapai 15.425 orang sepanjang Januari hingga April 2026. Jawa Barat mencatatkan angka tertinggi dengan 3.339 orang atau setara 21,65 persen dari laporan nasional.

Secara bulanan, lonjakan tertinggi terjadi pada Februari 2026 dengan total 6.610 orang terdampak, diikuti Januari sebanyak 5.424 orang. Sebaliknya, tren penurunan terlihat pada Maret dengan 2.863 orang dan April yang tercatat sebanyak 528 orang.