Tokoh pertambangan nasional Jeffrey Mulyono meluncurkan buku berjudul "Some References About Community Development" di Aula Pertemuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pada Selasa (19/5/2026) demi mendorong kemandirian berkelanjutan masyarakat sekitar tambang.
Peluncuran karya literatur tersebut menjadi media penyampaian gagasan mengenai hak masyarakat dalam memperoleh manfaat optimal dari sumber daya alam di wilayah mereka, seperti dilansir dari Money. Langkah ini menitikberatkan pada peranan krusial program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Buku tersebut merangkum perhatian mendalam terhadap kesejahteraan warga sekaligus menyajikan berbagai rujukan program pengembangan masyarakat yang pernah dijalankan penulis. Terdapat empat pilar utama yang menjadi prioritas, yakni kesehatan dan gizi, pendidikan dan pengetahuan, kontribusi sosial, serta kebudayaan dan lingkungan.
"Melalui program Community Development, perusahaan-perusahaan pertambangan ikut mengantarkan masyarakat sekitar untuk dapat hidup lebih sejahtera, mandiri dan berkelanjutan," kata Jeffrey Mulyono, Direktur DVK Resources Pte. Ltd dan Komisaris PT Manoor Bulatn Lestari, melalui keterangannya pada Jumat (22/5/2026).
Pengembangan kemandirian warga dinilai mendesak mengingat komoditas seperti batu bara, nikel, dan bauksit bersifat habis pakai. Perusahaan tambang pada akhirnya akan menyudahi operasional sehingga masyarakat tidak boleh terus bergantung pada keberadaan korporasi.
Jeffrey menegaskan penciptaan lapangan kerja baru di wilayah lingkar tambang tidak boleh terbatas pada penyerapan karyawan korporasi saja. Sektor PPM ini membutuhkan sinergi total dari pihak pemerintah, pelaku industri, warga setempat, hingga kalangan akademisi.
Aktivitas peluncuran buku juga diramaikan oleh diskusi panel yang dipandu Ketua Komite Bidang Pertambangan APINDO Hendra Sinadia. Agenda tersebut menghadirkan dosen ITB Fadhila Achmadi Rosyid, akademisi Universitas Hasanuddin Abrar Saleng, pegiat sosial Sarwat Fardaniyah, serta pakar industri Simon Sembiring.
Di sisi lain, Indonesian Mining Association (IMA) ikut menanggapi isu keberlanjutan ini dengan menyoroti aspek regulasi. IMA meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh wacana penguatan pengendalian ekspor komoditas tambang lewat badan khusus negara demi menjaga kepastian usaha.
Asosiasi mendukung penuh pengawasan demi kepentingan negara, namun menekankan bahwa regulasi baru harus tetap ramah investasi. Hal ini dikarenakan banyak pelaku usaha yang terikat kontrak jangka panjang dengan kalkulasi keekonomian yang rigid.
"IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan," ujar Sari Esayanti, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association melalui keterangannya pada Jumat (22/5/2026).
Asosiasi berharap iklim investasi yang kompetitif tetap dipertahankan oleh pengambil kebijakan. Perlindungan terhadap kontrak aktif menjadi kunci utama pertumbuhan industri.
"Dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan," kata Sari.
