CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon menentang keras draf regulasi aset digital Clarity Act pada Jumat (29/5) karena dinilai melonggarkan aturan bagi perusahaan kripto. Sikap tersebut memperuncing perselisihan antara industri perbankan konvensional dan sektor mata uang digital terkait aturan imbal hasil stablecoin yang menyerupai deposito bank.
Penolakan ini muncul saat Kongres Amerika Serikat bersiap melakukan proses penyelarasan draf RUU dari Komite Perbankan dan Komite Pertanian Senat sebelum dibawa ke tingkat paripurna. Dilansir dari CoinDesk dan PYMNTS, draf undang-undang tersebut memerlukan persetujuan penuh dari Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, serta tanda tangan Presiden Donald Trump untuk disahkan.
Perselisihan berpusat pada program imbal hasil stablecoin yang ditawarkan perusahaan seperti Coinbase, yang dinilai bank mengancam model bisnis berbasis simpanan mereka. Dimon menilai rancangan aturan tersebut tidak adil karena membiarkan perusahaan aset digital beroperasi tanpa kewajiban perlindungan konsumen dan pengawasan ketat layaknya bank konvensional.
"No, because it allows them to effectively pay interest on deposits, stablecoins or something like that, without protection that they should have," ujar Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase dalam wawancara bersama Fox Business.
Pihak perbankan menuntut agar perusahaan kripto yang menawarkan produk serupa simpanan tunduk pada aturan antipencucian uang (AML), Bank Secrecy Act (BSA), dan aturan pengenalan nasabah (KYC). Dimon mengingatkan bahwa perbankan tradisional menghadapi beban kepatuhan yang sangat masif dari puluhan lembaga regulator.
"The banks will not accept it that way. … I’m not worried about stablecoins but if it happened I’m telling you I will have nothing to do with it and it will eventually blow up," kata Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.
Ketegangan antara sektor perbankan dan industri kripto ini dilaporkan telah berlangsung selama beberapa bulan, termasuk dalam pertemuan di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Sejumlah CEO bank besar lain seperti Bank of America, Wells Fargo, dan Citigroup juga dilaporkan menolak argumen yang diajukan oleh CEO Coinbase Brian Armstrong.
"We have requirements to build branches in lower-income neighborhoods; we have liquidity requirements, capital requirements, reporting requirements; we have like 84 regulators all over us," tutur Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.
Terlepas dari penolakannya terhadap draf regulasi saat ini, Dimon memprediksi stablecoin tetap memiliki fungsi di masa depan. Aset digital tersebut dinilai berpotensi digunakan untuk pembayaran lintas batas, transfer antarindividu, serta pembayaran bernilai kecil.
"We’re just saying it should be fair and equal, period, not that they can’t do what they want to do," ucap Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.
JPMorgan Chase sendiri tercatat telah memiliki instrumen digital internal yang disebut JPMorgan deposit coins. Dimon menyatakan tidak menganggap perusahaan kripto sebagai kompetisi langsung bagi bisnisnya, melainkan perusahaan-perusahaan finansial teknologi (fintech) lain.
"So, it’s complicated, and the government needs to do it thoughtfully. If they don’t do it thoughtfully, it will be a huge problem," sebut Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.
RUU Clarity Act sebelumnya berhasil melewati pemungutan suara dalam markup penting pada 14 Mei, namun jalannya menuju pengesahan masih belum pasti. Pihak JPMorgan menegaskan siap membawa penolakan ini hingga ke proses legislasi akhir di Washington.
"We’ll fight it. If we lose, we lose, and we’ll live. But it will be fought," tegas Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.
