Jumlah Pengangguran di Jakarta Turun Menjadi 334 Ribu Orang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 334.000 orang pada Februari 2026, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tipis ini terjadi di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja yang kini menyentuh angka 5,53 juta orang.

Data BPS DKI Jakarta menunjukkan penyusutan jumlah tuna wicara sebanyak 4.540 orang dari posisi Februari 2025 yang tercatat sebesar 338.000 orang, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di ibu kota juga terkoreksi dari 6,18 persen menjadi 6,03 persen.

"Turun sekitar 4,54 ribu orang dibandingkan Februari tahun 2025," kata Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Meskipun secara total menurun, komposisi pengangguran masih menunjukkan ketimpangan pada tingkat pendidikan tertentu. Kelompok lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat sebagai penyumbang angka pengangguran tertinggi di Jakarta.

"Dengan kata lain, sekitar enam dari 100 orang angkatan kerja di Jakarta merupakan pengangguran," tutur Kadarmanto.

Kadarmanto menjelaskan bahwa dari total angkatan kerja, sebanyak 5,2 juta orang telah terserap di pasar tenaga kerja. Penyerapan tersebut mayoritas terjadi pada kategori pekerja penuh dan setengah pengangguran, sementara sektor pekerja paruh waktu mengalami tren penurunan.

"Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada pekerja penuh dan setengah pengangguran, sementara jumlah pekerja paruh waktu mengalami penurunan," ujar Kadarmanto.

Secara rinci, lulusan SMA umum memiliki tingkat pengangguran sebesar 7,58 persen, sedangkan tamatan universitas berada di angka 3,79 persen. Lulusan diploma tercatat memiliki tingkat kerentanan terendah dalam mencari pekerjaan di wilayah Jakarta.

"Pada Februari 2026, TPT tamatan SMA umum sebesar 7,58 persen," ujar Kadarmanto.

Menanggapi situasi ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memfasilitasi pencari kerja melalui berbagai platform. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyelenggaraan Jakarta Jobfest untuk menjembatani pertemuan antara perusahaan dan calon pekerja.

"Pemerintah Jakarta memberikan ruang kesempatan kepada pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dalam sistem yang terbuka," ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pramono Anung mengakui bahwa pelaksanaan bursa kerja merupakan bagian dari solusi untuk mempermudah akses informasi lowongan. Namun, ia juga memberikan catatan bahwa agenda tersebut bukanlah solusi tunggal dalam menghapus masalah pengangguran secara menyeluruh.

"Job fair seperti ini terus terang hanya membantu memfasilitasi, menurunkan persoalan pengangguran. Tetapi bukan satu-satunya untuk menyelesaikan," ujarnya.

Kondisi ekonomi ini turut berdampak pada dinamika sosial di masyarakat, termasuk munculnya potensi gesekan dan kriminalitas. Sosiolog Universitas Nasional (UNAS), Nia Elvina, menyoroti adanya korelasi antara sulitnya mencari nafkah dengan konflik sosial seperti tawuran.

"Dari berbagai kajian, sebagian besar dari konflik sosial termasuk tawuran yang terjadi dalam masyarakat kita, berakar dari permasalahan ekonomi," tutur Nia.

Nia mencontohkan tingginya persaingan kerja bahkan merambah ke sektor pekerjaan kasar yang kini banyak diminati oleh lulusan sarjana. Hal ini dianggap sebagai indikasi keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi warga produktif.

"Kita lihat sendiri di lapangan ketika pembukaan kerjaan untuk ‘pekerja orange’ saja, ribuan pendaftar dan bahkan ada yang menggunakan ijazah strata 1," katanya.