PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengalokasikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp3,8 triliun untuk mendanai proyek pengadaan sarana KRL Jabodetabek dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin (8/6/2026).
Langkah penyerapan modal negara tersebut diambil guna meremajakan armada KRL yang mayoritas telah berusia di atas tiga dekade sekaligus mengantisipasi lonjakan volume penumpang. Dilansir dari Detik Finance, dana bantuan modal tersebut disalurkan secara bertahap kepada anak usaha KAI, yaitu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
KAI mencatat realisasi PMN tahun 2024 senilai Rp2 triliun yang diterima awal tahun lalu kini telah terserap sepenuhnya. Sementara itu, untuk PMN tahun anggaran 2025 yang bernilai Rp1,8 triliun, pihak perusahaan telah menggunakannya sebesar Rp744,46 miliar untuk pembayaran pengerjaan armada di PT INKA.
"Kami menerima ini di 31 Desember 2025 senilai Rp 1,8 triliun dan kami telah meneruskan ke PT KCI tertanggal 20 Mei 2026, di mana telah ter-spending yaitu Rp 744,46 miliar itu kepada PT INKA," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Pihak manajemen KAI menyatakan bahwa sisa anggaran modal tahun 2025 tersebut akan dicairkan berdasarkan kemajuan pengerjaan rangkaian kereta. Sisa saldo sekitar Rp1,05 triliun diproyeksikan habis saat seluruh pesanan kereta rampung diproduksi.
"Sehingga sisa saldo yang ada untuk PMN 2025 ini senilai Rp 1,055 triliun yang proyeksinya akan kita spending sesuai dengan progress dari penyelesaian 9 trainset yang sudah ada di PT INKA sesuai dengan recovery schedule-nya yaitu diharapkan penyelesaiannya itu di bulan September tahun 2026," tutur Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Kebutuhan armada baru ini mendesak karena jumlah pengguna KRL Jabodetabek terus tumbuh 4 persen setiap tahun dan diperkirakan mencapai 437 juta penumpang pada 2030. Saat ini, operasional KRL ditopang oleh 780 unit kereta eks JR 205 dan 128 unit eks Tokyo Metro yang berusia 34 hingga 41 tahun.
Guna mengatasi kondisi armada yang memasuki masa konservasi, KAI dan KCI menjalankan proyek pengadaan sarana perkeretaapian berskala besar dengan total nilai investasi mencapai Rp9,18 triliun. Struktur pendanaan proyek ini mengombinasikan modal pemerintah, kas internal, dan pinjaman bank.
"Proyek pengadaan sarana KRL Jabodetabek ini, total nilai proyek itu Rp 9,18 triliun, di mana terdiri, pembiayannya terdiri dari dukungan pemerintah melalui PMN Rp 5,3 triliun 58%, kemudian pengadaan dengan kas internal PT KCI sekitar Rp 0,19 triliun dan kredit sindikasi pinjaman perbankan sebanyak Rp 3,69 triliun," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Rencana kerja bernilai total Rp9,18 triliun tersebut terbagi ke dalam lima tahapan pengerjaan yang mencakup pembuatan kereta baru di dalam negeri, impor, hingga program retrofit atau peremajaan berkala. Komponen biaya meliputi pengadaan armada baru dengan PT INKA senilai Rp3,8 triliun, impor serta retrofit dari CRRC sebesar Rp2,45 triliun, dan pengadaan tambahan dari INKA senilai Rp2,05 triliun.
"Rp 9,18 triliun ini itu ada 5 step, 5 stagingnya, satu adalah pengadaan KRL baru sebanyak 16 trainset, ini dengan PT INKA senilai Rp 3,8 triliun, kita telah melakukan adendum terhadap kontraknya di Desember 2025. Kemudian ada 2 pengadaan dengan CRRC Tiongkok, itu senilai Rp 0,83 triliun plus dengan Rp 2,2 triliun 11 trainset," tutup Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
