Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menginstruksikan penggabungan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA ke dalam PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 ini.
Langkah perampingan perusahaan pelat merah tersebut dilakukan demi meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Rabu (3/6/2026). Dalam skema integrasi ini, KAI akan memegang posisi sebagai perusahaan induk atau holding, sedangkan INKA akan ditempatkan di bawahnya sebagai subholding.
Rencana peleburan struktur korporasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak manajemen KAI setelah melangsungkan pertemuan formal bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
"Oh iya itu arahan Danantara. Iya, pokoknya (rampung) tahun ini," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Melalui kepastian lini masa tersebut, posisi kelembagaan kedua perusahaan akan segera mengalami penyesuaian struktural secara menyeluruh dalam sisa waktu periode tahun berjalan.
"Holding, kita holding. INKA jadi subholding," tutur Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Rencana aksi korporasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pihak parlemen yang membidangi urusan sirkulasi bisnis badan usaha milik negara.
"Saya secara pribadi dan fraksi juga mungkin setuju, di sini ada surat dari BP BUMN, di mana ada rencana integrasi KAI sama INKA, ini sangat bagus. Dan rencananya akan ada tanda tangan di November, tanda tangan akuisisi INKA di November," sebut Rizal Bawazier, Anggota Komisi VI DPR RI.
Sinergi struktural ini diharapkan mampu menekan ketergantungan industri perkeretaapian domestik terhadap produk pabrikan luar negeri.
"Karena kalau kita lihat di sini memang masih banyak terus terang kereta-kereta yang diimpor, sayang sekali pemanfaatan INKA ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memproduksi yang dibutuhkan oleh KAI. Sayang sekali kalau harus terus impor dari Jepang atau China. Ini yang saya pikir Danantara mau, di mana memanfaatkan INKA sebaik-baiknya," beber Rizal Bawazier, Anggota Komisi VI DPR RI.
Guna melancarkan proses transisi dan penguatan kapasitas manufaktur tersebut, KAI disarankan untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap prioritas belanja modalnya.
"(INKA) kalau ada masalah minta dukungan ke KAI. Investasi-investasi KAI yang belum perlu mendingan buat dukung INKA. Jangan kita terlalu banyak impor lagi," tutup Rizal Bawazier, Anggota Komisi VI DPR RI.
