Langkah bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjaga stabilitas nilai tukar dinilai belum cukup kuat untuk mendorong penguatan rupiah secara berkelanjutan.
Strategi tersebut diprediksi hanya mampu meredam tekanan dalam jangka pendek, sementara pergerakan mata uang Garuda ke depan tetap akan ditentukan oleh sejumlah faktor fundamental, seperti dikutip dari Suara.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, berpendapat bahwa dua kebijakan yang disepakati pemerintah dan BI lebih berfungsi sebagai penahan pelemahan rupiah daripada jaminan penguatan jangka panjang.
Otoritas terkait saat ini menempuh dua langkah utama, yaitu mendongkrak daya tarik imbal hasil instrumen keuangan berdenominasi rupiah demi menarik modal asing, serta menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan.
"Menurut saya, dua langkah BI dan Kemenkeu tersebut bisa membantu menahan tekanan rupiah, tetapi belum otomatis membuat rupiah menguat secara berkelanjutan," kata Josua kepada Suara.com.
Peningkatan imbal hasil aset rupiah dinilai berpotensi menarik kembali aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), terutama di saat investor global mencari instrumen dengan tingkat pengembalian tinggi.
Dalam jangka pendek, strategi ini dapat menekan aksi jual rupiah sekaligus memperlihatkan komitmen kuat otoritas dalam menjaga stabilitas nilai tukar, meski efektivitasnya sangat bergantung pada kepercayaan pasar terhadap ekonomi domestik.
"Jika pemodal masih melihat risiko kebijakan domestik tinggi, kenaikan imbal hasil hanya akan menjadi kompensasi risiko, bukan pemulihan kepercayaan," ujarnya.
Faktor ketersediaan likuiditas di pasar keuangan dan sektor perbankan juga menjadi poin krusial karena tekanan terhadap rupiah rawan meningkat saat pelaku pasar berebut likuiditas dan perbankan cenderung konservatif menyalurkan dana.
Likuiditas yang memadai dinilai akan menyokong fungsi pasar uang, mendorong penyaluran kredit, dan memperkuat efektivitas operasi moneter BI, namun pengelolaannya dituntut untuk tetap berhati-hati.
"Jika terlalu ketat, ekonomi riil dan kredit bisa tertekan. Jika terlalu longgar ketika rupiah sedang melemah, permintaan valas justru bisa meningkat," jelasnya.
Josua menegaskan bahwa pemenuhan likuiditas harus diarahkan secara tepat demi menopang stabilitas ekonomi nasional tanpa mengorbankan target pertumbuhan.
Selain itu, penguatan rupiah yang konsisten membutuhkan dukungan fundamental lain, seperti kedisiplinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kejelasan arah kebijakan ekonomi, serta pengurangan ketidakpastian usaha.
"Rupiah baru bisa menguat lebih berkelanjutan apabila tekanan global mereda, harga minyak terkendali, arus dana asing kembali masuk secara konsisten, cadangan devisa tetap kuat, dan pemerintah mampu memperbaiki persepsi terhadap pengelolaan fiskal," tegas Josua.
