Keterlibatan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI dalam mengendalikan perdagangan ekspor dinilai dapat memicu risiko kebijakan bagi emiten. Intervensi yang berlebihan berpotensi menurunkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal dalam negeri.
Dikutip dari Suara, Kiwoom Sekuritas Indonesia mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dari keberadaan lembaga baru ini terletak pada implementasinya di lapangan. Kekhawatiran muncul jika peran institusi bergeser menjadi pengendali komoditas.
"Jika DSI hanya berfungsi sebagai clearing house administratif dan monitoring devisa, pasar kemungkinan masih dapat beradaptasi. Namun apabila berkembang menjadi instrumen kontrol yang terlalu besar terhadap pricing, buyer, pembayaran, dan kontrak perdagangan komoditas, maka investor global dapat mulai melihat Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah resource nationalism," ujar Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata seperti dikutip, Selasa (2/6/2026).
Liza Camelia Suryanata menambahkan bahwa pelaku pasar akan semakin cemas apabila intervensi dilakukan secara agresif. Hal itu mencakup pembatasan pembeli, peninjauan kontrak berjalan, hingga monopoli lembaga ekspor.
Kondisi tersebut berisiko membuat pelaku pasar mempertanyakan transparansi harga, tata kelola, hingga manajemen risiko lembaga. Saat ini, kondisi pasar modal domestik juga sedang berada dalam fase yang cukup sensitif.
Berdasarkan data Kiwoom Sekuritas Indonesia, aliran dana asing yang keluar dari pasar modal telah menembus angka sekitar Rp 54,5 triliun hingga akhir Mei 2026. Tekanan ini berjalan beriringan dengan pelemahan nilai tukar rupiah.
"Dalam situasi seperti ini, setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan langsung diterjemahkan sebagai tambahan policy risk," tulis Kiwoom.
Meski memicu kekhawatiran, Kiwoom Sekuritas Indonesia menegaskan bahwa konsep integrasi ekspor ini memiliki tujuan mendasar yang baik. Kebijakan tersebut berpotensi memperkuat devisa dan mendukung stabilitas rupiah.
"Kami melihat bahwa kebijakan ekspor satu pintu bukan otomatis kebijakan yang buruk. Dari sudut pandang negara, langkah ini memiliki logika yang kuat untuk memperkuat devisa, meningkatkan transparansi ekspor, menutup potensi kebocoran ekonomi, dan mendukung stabilitas Rupiah," kata Liza.
Pemerintah kini diharapkan mampu menyeimbangkan penguatan devisa negara dengan menjaga efisiensi operasional dunia usaha. Aspek kepercayaan investor global tetap menjadi instrumen krusial yang harus dipertahankan.
"Pada akhirnya, market tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat repetitive secara efisien tanpa menciptakan bottleneck baru bagi dunia usaha. Dalam kondisi Rupiah yang masih rapuh dan foreign flow yang masih negatif, menjaga kepercayaan investor akan sama pentingnya dengan menjaga devisa negara," pungkas Liza.
