Rencana Pemerintah Indonesia memusatkan ekspor sejumlah komoditas strategis termasuk minyak sawit mentah memicu kekhawatiran pelaku industri sawit Malaysia karena berpotensi mengganggu pasokan global. Kebijakan komoditas tunggal di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia ini dijadwalkan berjalan penuh pada September 2026.
Langkah sentralisasi perdagangan komoditas utama ini dilansir dari Money berasal dari pengumuman Presiden Prabowo Subianto. Sebagai eksportir minyak sawit terbesar yang menguasai lebih dari separuh pasar global, perubahan mekanisme di Indonesia dinilai memengaruhi rantai pasok internasional.
Kekhawatiran transisi sistem ekspor terpusat tersebut diutarakan oleh pelaku industri Malaysia yang memprediksi adanya keterlambatan pengiriman serta ketidakpastian pasar jangka pendek. Hambatan administrasi diperkirakan mengganggu dinamika pasar utama.
"Ini bisa memengaruhi dinamika pasar utama seperti harga, keandalan, dan strategi sumber pasokan," ujar Ahmad Parveez, Direktur Utama Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dikutip dari Reuters pada Jumat (22/5/2026).
Situasi transisi tersebut diperkirakan membuat pembeli internasional mulai mendiversifikasi sumber pasokan demi mengantisipasi risiko. Ketidakpastian pasokan global juga menjadi perhatian asosiasi produsen kelapa sawit Malaysia.
"Pembeli mungkin akan mencari pemasok yang lebih andal selama masa transisi kebijakan di Indonesia," katanya Roslin Azmy Hassan, Direktur Eksekutif Malaysian Palm Oil Association (MPOA).
Roslin menilai Malaysia berpotensi memperoleh keuntungan dari kerangka ekspor mereka yang dianggap lebih stabil. Di sisi lain, perubahan ini dikhawatirkan merusak struktur perdagangan kelapa sawit komersial yang selama ini berbasis mekanisme pasar.
"Mekanisme ekspor terpusat dapat merusak ekosistem perdagangan berbasis pasar saat ini," ujar Chandran, Mantan Ketua MPOA M.R. Chandran dikutip dari Kontan.
Kekuatan penetapan harga dikhawatirkan bergeser pada entitas negara sehingga mengurangi transparansi. Risiko volatilitas pasar kelapa sawit global saat ini juga ditambah oleh tingginya permintaan biodiesel, dampak El Nino, serta kenaikan harga energi konflik Timur Tengah.
"Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar," ujar Acharya, Wakil Presiden Patanjali Foods Aashish Acharya.
Setelah pengumuman tersebut, kontrak berjangka minyak sawit Malaysia sempat melonjak sekitar 2 persen sebelum akhirnya melemah kembali. Di pihak lain, Pemerintah Indonesia menegaskan kebijakan bertujuan memperkuat pengawasan alam dan mencegah praktik manipulasi harga ekspor.
Tahap awal transisi akan dimulai pada 1 Juni 2026 melalui kewajiban pelaporan data perdagangan oleh para eksportir kepada pemerintah. Peninjauan ulang harga ekspor akan tetap dilakukan agar sesuai dengan harga pasar dunia.
"Kami akan menghormati kontrak yang ada," ujar Dony, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria.
Meski demikian, pelaku industri menganggap teknis implementasi kebijakan terkait kontrak jangka panjang masih belum jelas. Sektor lain seperti batu bara dan nikel turut mencermati perubahan cepat ini karena berisiko menurunkan kepercayaan investor.
Lembaga pemeringkat internasional seperti S&P dan Moody's ikut memperingatkan risiko kebijakan terhadap iklim investasi Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level terendah tahun ini bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah.
Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan harga referensi CPO sebesar 1.049,58 dollar AS per ton pada Mei 2026 untuk penghitungan bea keluar. Total pungutan ekspor dan bea keluar CPO kini mencapai 309,20 dollar AS per ton demi mendukung program peremajaan sawit serta biodiesel nasional.
