Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah sejak 1 April 2026 telah mengubah fungsi rumah menjadi area kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta. Dilansir dari Megapolitan, fenomena ini memicu pergeseran biaya dari ongkos transportasi menjadi lonjakan tagihan listrik rumah tangga.
Kiky, seorang ASN berusia 29 tahun, merasakan manfaat kebijakan ini dalam menghemat tenaga dan biaya transportasi mingguan. Meski harus menempuh jarak 18 kilometer dengan biaya Rp 40.000 hingga Rp 50.000 per hari saat ke kantor, ia kini menghadapi kenaikan beban listrik di rumah.
"Kalau di rumah aku daya listriknya 1.200 kWh. Biasanya sih sebelum WFH tagihan sekitar Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan, tapi pas WFH bisa naik jadi sekitar Rp 500.000-an," kata Kiky ketika dihubungi Kompas.com, Senin.
Kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar oleh Kiky yang juga melakukan siasat untuk menekan penggunaan pendingin ruangan. Penyesuaian ini dilakukan agar pengeluaran rutin tidak semakin membengkak akibat aktivitas bekerja dari rumah.
Perencana Keuangan dari Finante.ic, Rista Zwestika, memberikan peringatan bahwa pola kerja dari rumah dapat menjadi jebakan finansial jika tidak dikelola dengan kesadaran penuh. Ia mencatat adanya peralihan alokasi dana dari kopi dan transportasi ke kuota internet serta konsumsi harian.
"WFH itu sebenarnya bisa jadi hemat, tapi juga bisa jadi jebakan boros kalau tidak dikelola dengan sadar," ungkap Rista ketika dihubungi Kompas.com, Senin.
Rista menyarankan para pekerja untuk tetap memisahkan anggaran kerja dari biaya hidup sehari-hari agar perencanaan keuangan tetap terkontrol. Pembuatan anggaran khusus untuk komponen seperti listrik tambahan dan camilan kerja menjadi solusi yang ditawarkan.
"Solusinya adalah tetap buat “bujet kerja” seperti untuk kuota internet, listrik tambahan, bahkan snack kerja. Jadi, tetap terkontrol," jelas Rista.
Selain masalah anggaran, Rista menyoroti perilaku impulsif saat bekerja di rumah, terutama godaan berbelanja daring akibat beban tugas yang meningkat. Ia menyarankan pengalihan sisa dana transportasi langsung ke instrumen tabungan atau investasi pada awal bulan.
"Harusnya ada saving dari transport dan makan di luar. Nah, ini jangan hilang tanpa jejak," kata Rista.
Pergeseran pola konsumsi ini dianggap sebagai tantangan baru dalam manajemen keuangan individu. Rista menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi WFH adalah kemampuan mengelola perubahan skema pengeluaran secara sadar agar biaya kecil tidak menumpuk menjadi besar.
“WFH bukan soal lebih hemat atau lebih boros, tapi soal bagaimana kita mengelola perubahan pola pengeluaran. Kalau tidak sadar, biaya kecil di rumah justru diam-diam jadi besar," tegas Rista.
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM), Tadjudin Noor Effendi, justru mengkritik efektivitas kebijakan ini dari sudut pandang penghematan energi nasional. Menurutnya, pemerintah belum menghitung secara detail perbandingan penghematan di kantor dengan beban energi yang berpindah ke rumah tangga.
"Tapi apakah bisa mengurangi secara besar? Saya kira tidak begitu besar. Akhirnya di rumah mereka juga pakai listrik, sama saja," kata Tadjudin ketika dihubungi Kompas.com, Senin.
Tadjudin menekankan pentingnya parameter yang jelas dalam mengukur keberhasilan program efisiensi energi tersebut. Ia menilai klaim penghematan tanpa data penurunan biaya yang signifikan hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata.
"Jadi kalau ingin mengukur efisiensi, ya seberapa besar biaya yang bisa dikurangi. Dikatakan efisien kalau bisa mengurangi misalnya 10 persen, itu lumayan. Tapi kalau kecil, ya omon-omon saja," tegas dia.
Sebagai solusi alternatif, Tadjudin mendorong pemerintah untuk mewajibkan penggunaan transportasi umum bagi pekerja, khususnya ASN yang tinggal di daerah penyangga. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam menghemat konsumsi BBM dibandingkan memindahkan lokasi kerja ke rumah masing-masing.
