Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia (UI), Muh Azis Muslim, menyatakan bahwa kondisi overkapasitas dan kekumuhan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dipicu oleh kegagalan perencanaan kota masa lalu. Penilaian ini disampaikan merespons kondisi salah satu wilayah dengan kepadatan tertinggi di Asia Tenggara tersebut pada Jumat (8/5/2026).
Ketiadaan peta jalan pembangunan yang berkelanjutan dinilai menjadi faktor utama penataan ruang di wilayah tersebut menjadi tidak terkendali. Azis menjelaskan bahwa persoalan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat yang menghuni kawasan tersebut.
"Dari sini saja sudah nampak ya kegagalan di dalam melakukan perencanaan pembangunan kota. Ketiadaan masterplan yang mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Jakarta secara berkelanjutan," ujar Azis, dilansir dari Megapolitan.
Sejarah menunjukkan bahwa posisi Tambora sangat strategis karena berdekatan dengan pusat ekonomi awal Jakarta seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kota Tua. Hal ini menarik minat kaum urban untuk menetap demi mencari penghidupan di sektor industri dan perdagangan.
"Mereka merasa ada penghidupan di situ, sehingga muncul kantong-kantong hunian dari para pendatang yang mengadu nasib. Nah, sehingga inilah yang menjadi asal kehadiran kepadatan di wilayah Tambora," jelas Azis.
Kondisi ini diperparah dengan pergeseran fokus pembangunan pemerintah modern yang lebih mengutamakan kawasan Segitiga Emas seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Azis mengkritik pengabaian terhadap wilayah pesisir yang dulunya menjadi pusat aktivitas utama.
"Penataan kota modern itu cenderung fokus di wilayah Segitiga Emas, baik di Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Ini yang membuat Tambora tidak lagi dilirik, karena wilayah aktivitas ekonominya sudah mulai mengalami pergeseran. Ini menunjukkan adanya kebijakan pembangunan yang memang tidak berpihak pada masyarakat Tambora, cenderung terabaikan," ucap Azis.
Dampak dari kepadatan ekstrem ini memicu kerentanan terhadap bencana kebakaran akibat jarak antar-rumah yang sangat rapat. Selain itu, minimnya ruang terbuka hijau mengakibatkan daerah resapan air hilang sehingga wilayah ini rawan banjir.
"Selain itu, ketiadaan ruang terbuka membuat area resapan air menjadi sangat langka, sehingga memicu ancaman banjir saat musim penghujan," ucap Azis.
Masalah sanitasi dan sirkulasi udara yang buruk juga dilaporkan memicu penyebaran penyakit seperti Tuberkulosis dan diare. Kondisi lingkungan yang tidak sehat ini berkolerasi dengan tingginya tingkat kerentanan sosial di tengah masyarakat.
"Dan juga yang sering kali kita dengar juga permasalahan kerentanan sosial ya. Ada kriminalitas ya, kalau kemiskinan memang sudah juga menjadi bagian dari aktivitas yang ada di sana ya, bagian dari masyarakat yang ada di sana," kata Azis.
Mengenai solusi, Azis mengingatkan agar pemerintah menghindari cara-cara represif seperti penggusuran paksa yang pernah gagal pada tahun 1990-an. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam menata pemukiman padat.
"Cara-cara gusur tanpa dialog ini menjadi satu hal yang memang harus dihindari. Warga merasa kehidupannya memang ada di Tambora," ucap Azis.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk melakukan penataan di lokasi asal atau secara in situ. Model ini dianggap lebih manusiawi karena tidak memutus mata pencaharian warga, sebagaimana telah diterapkan di Kampung Susun Akuarium.
"Kalau yang dilakukan di sana kan melakukan penataan ya, bukan penggusuran. Jadi tadi memastikan bahwa warga tetap di Tambora, mereka masih bisa melakukan aktivitas ekonomi di sana, tapi dilakukan penataan sehingga mereka tidak kehilangan mata pencaharian dan itu bisa terselesaikan dengan memastikan hak-hak mereka itu tetap didapatkan," ujarnya.
Pilihan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk fokus membenahi kawasan kumuh di Tambora dianggap sebagai langkah yang tepat. Namun, hal ini memerlukan komitmen dalam aspek edukasi dan pendampingan infrastruktur yang lebih layak.
"Sehingga apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Pak Pramono (Gubernur DKI Jakarta), mau melakukan fokus dalam penataan Tambora, ini tentu sudah menjadi pilihan kebijakan yang tepat. Ini menjadi tantangan buat Pak Pramono beserta tim, memastikan bagaimana kumuhnya di Tambora itu bisa diselesaikan," tutup Azis.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (6/5/2026) mengungkapkan bahwa Jakarta Barat dan Jakarta Utara memiliki jumlah rukun warga (RW) kumuh terbanyak. Kepadatan penduduk yang tinggi menjadi alasan utama kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan.
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-aerda yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta.
Pramono berkomitmen untuk meninjau langsung kondisi di lapangan, khususnya di wilayah Tambora. Berdasarkan data BPS, saat ini tercatat ada 211 RW kumuh di Jakarta, menurun signifikan dari angka 445 RW pada tahun 2017.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," kata Pramono.
