Sejumlah pengguna layanan KRL Commuter Line mengeluhkan kondisi kesemrawutan dan kemacetan parah di area Stasiun serta Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Kondisi penataan yang tidak teratur di lokasi tersebut dilaporkan sangat mengganggu mobilitas penumpang, terutama saat sore hingga malam hari, Jumat (8/5/2026).
Kepadatan di pintu keluar stasiun menjadi titik utama hambatan bagi para pekerja yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Dilansir dari Megapolitan, ketidakteraturan ini disebabkan oleh kombinasi antara aktivitas pasar yang meluap hingga ke jalan serta banyaknya kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.
Cecilia, seorang pekerja swasta yang setiap hari melintasi rute tersebut, mengungkapkan bahwa dirinya merasa Stasiun Angke merupakan salah satu stasiun dengan pelayanan fasilitas akses paling minim di wilayah Jakarta Barat.
"Setiap hari emang naik kereta sih. Naik MRT, terus nanti transit di Sudirman, terus nyambung lagi KRL deh ke Duri, terus baru turun di Angke," jelas Cecilia.
Wanita berusia 25 tahun tersebut membandingkan kondisi lokasi ini dengan Stasiun Grogol yang menurutnya jauh lebih tertata karena memiliki akses langsung ke jalan utama tanpa terhambat pasar.
"Sebenarnya jujur kalau aku sih ngerasanya Stasiun Angke tuh salah satu yang paling kurang lah ya. Karena lebih ke enggak teratur aja sih dan macet banget gitu," tutur Cecilia.
Kelelahan fisik setelah bekerja bertambah akibat sulitnya mencari transportasi lanjutan karena kondisi jalan yang tertutup lapak pedagang dan kendaraan logistik.
"Nah kalau di sini (Angke) tuh, turun tuh udah langsung ketemu sama macet. Macet, terus pasar penuh semua, full. Pokoknya semrawut banget deh, apalagi sore sampai malam hari," keluh Cecilia.
Ia menambahkan bahwa situasi di area tersebut seringkali memicu rasa lelah tambahan bagi para komuter yang ingin segera sampai di rumah.
"Nyampe sini itu bawaannya aduh capek lagi karena harus naik motor tuh macet lagi segala macam," tambah Cecilia.
Selain masalah pedagang, Cecilia mengamati bahwa keberadaan truk dan mobil boks yang melakukan bongkar muat barang di area sempit menjadi faktor signifikan penyumbat arus lalu lintas.
"Sebenarnya selain pedagang itu banyak yang suka ngetem sembarangan juga sih. Kayak misalnya mobil truk atau mobil boks gitu, mereka masukin atau nurunin barang nah mereka tuh kan berhentinya bisa lama ya, bisa setengah jam lebih gitu di pinggir jalan. Nah itu tuh bikin macet juga," ujar Cecilia.
Kepadatan tersebut diperparah oleh transportasi umum lainnya yang menumpuk di sisi jalan, berbeda dengan ojek daring yang dinilai lebih tertata di area dalam stasiun.
"Kalau ojol tuh lebih enak karena dia suka nongkrongnya di dalam (stasiun). Tapi kayak bajaj segala macam gitu-gitu tuh cukup makan jalan juga sih," kata Cecilia.
Meskipun merasa terganggu, Cecilia menegaskan dirinya tidak setuju dengan langkah penggusuran paksa terhadap para pedagang kecil di kawasan tersebut.
"Kalau digusur juga jangan lah menurutku, karena kasihan juga. Mereka kan cari uang gitu, namanya masyarakat kecil," ujar Cecilia.
Harapannya tertuju pada penataan yang lebih tegas dari otoritas terkait agar akses jalan bagi pengguna transportasi umum bisa lebih lega tanpa menghilangkan mata pencaharian warga.
"Jadi kalau bisa tengah jalannya dikosongin aja, diplongin, supaya jalanannya itu lebih lancar dan enggak rawan macet banget lah gitu. Jadi kita-kita juga yang makai KRL itu lebih nyaman," tutur Cecilia.
Camat Tambora, Pangestu Aji, mengakui adanya permasalahan tersebut dan menyatakan bahwa aktivitas pedagang kaki lima memang telah memakan badan jalan secara signifikan.
"Dia (pedagang) dagangannya ada yang menjorok ke jalan dan sampahnya juga sampai menutupi jalan sampai setengah, itu yang bermasalah, buat macet. Nah karena dagangan sampai jalan itu kan pembeli juga makin ke tengah jalannya belinya. Apalagi iya, parkir motor," ucap Aji.
Aji juga menyoroti aspek pengawasan di lahan yang merupakan milik PT KAI, di mana menurutnya diperlukan ketegasan lebih dari pemilik lahan tersebut untuk menertibkan area di sekitar stasiun.
"Harusnya sih sebetulnya penumpang mah biasa-biasa aja, tapi ya ini dari pengawasan dari yang punya lahan juga kurang. Itu aja. Mereka nggak intens, jadi udah kayak pembiaran," ujarnya.
Pemerintah kecamatan mengklaim telah melakukan tindakan preventif secara rutin meskipun area tersebut secara administratif bukan merupakan lahan pemerintah daerah.
"Nah itu kan kemarin kan saya mundur-mundurin tuh suruh mundur-mundur. 'Enggak boleh nih jalanan' gitu. Walaupun bukan lahan Pemda, tapi saya ibaratnya ada kewajiban lah untuk mengatur keteraturan yang ada di kehidupan masyarakat," tutur Aji.
Penataan kawasan Stasiun Angke ke depannya diharapkan dapat berjalan melalui sinergi antara PT KAI, Pemerintah Daerah, dan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar.
"Intinya kita harus bersama-samalah. Dari pemerintah, pengelola lahan PT KAI, bersama masyarakat, semuanya lah sama-sama. Karena kalau setegas-tegas apa pun di situ, kan masih bukan tanah kita (Pemda), tapi kita harus respons keluhan masyarakat yang merasa di situ semrawut," tutup Aji.
